
Oleh : Salahuddin El Ayyubi, Dosen FEM IPB University dan Pengurus IAEI
Salahuddin El Ayyubi, Dosen FEM IPB University dan Pengurus IAEI
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ada hal mengenai keadilan pendidikan kita yang harus kita persoalkan yaitu ketika negara mengumandangkan wacana “kuliah gratis”, sebenarnya siapa yang sedang digratiskan? Pertanyaan ini sekilas seperti pertanyaan ekonomi. Namun bila direnungkan lebih dalam ternyata juga mempertanyakan tentang keadilan, tentang bagaimana sebuah bangsa memandang hakikat manusia, kemuliaan ilmu, amanah harta, dan mandat kekuasaan negara.
Perdebatan tentang kuliah gratis lebih banyak bergerak pada kalkulasi fiskal yaitu menghitung berapa Biaya Kuliah Tunggal (BKT), berapa Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang harus diganti negara, berapa kebutuhan anggaran agar mutu perguruan tinggi tidak turun, dan seberapa besar ruang fiskal yang tersedia. Semua itu tentu saja penting, tetapi apakah pendidikan tinggi hanya dipandang sebatas pos belanja negara untuk membayar biaya kuliah, ataukah dianggap sebagai investasi strategis untuk membangun peradaban manusia?
Dalam perspektif Islam, manusia tidak pernah direduksi hanya sekadar deretan angka dalam anggaran. Allah SWT berfirman: “Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat” (QS. Al-Mujadilah: 11). Ayat ini memberi kita satu fondasi penting bahwa ilmu adalah bagian dari pembangunan martabat manusia. Rasulullah SAW bersabda: “Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga” (HR. Muslim).
Maka pendidikan tinggi tidak boleh dipersempit dalam siklus mekanistis yaitu membayar biaya masuk, duduk di ruang kuliah, dapat ijazah, lalu berburu pekerjaan. Ada nilai yang lebih besar di dalamnya yaitu kemuliaan, amanah moral untuk tidak berhenti pada pemenuhan ego individu, tetapi harus memancarkan kemaslahatan dan mengangkat derajat sesama. Pada titik inilah, persoalan kuliah gratis bersinggungan langsung dengan ekonomi pembangunan.
Ketika “Gratis” Belum Tentu Adil
Bayangkan dua mahasiswa dari keluarga berpenghasilan rendah. Mahasiswa pertama diterima di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan memperoleh pembebasan UKT penuh dari negara. Mahasiswa kedua kuliah di Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di daerah karena itulah satu-satunya kampus yang terjangkau secara geografis, selaras dengan daya dukung ekonomi keluarganya, dan sesuai dengan kapasitas akademiknya.
Jika intervensi negara hanya membebaskan UKT di kampus negeri, kedua anak bangsa ini tidak memperoleh perlakuan yang setara, padahal kebutuhan ekonominya sama. Kondisi ini memicu yang kita kenal dengan paradoks subsidi regresif (regressive subsidy paradox) yaitu sebuah kebijakan yang secara formal terlihat pro-rakyat, namun secara substantif justru beresiko dinikmati oleh kelompok yang relatif lebih mampu bersaing, sementara kelompok paling rentang tercecer di luar sistem perlindung itu sendiri.
Data Statistik Pendidikan Tinggi 2025 menunjukkan bahwa dari sekitar 4.303 perguruan tinggi aktif di Indonesia, sebanyak 3.944 di antaranya berstatus swasta (PTS), yang menampung porsi terbesar dari total 2,16 juta mahasiswa baru secara nasional. Sehingga lanskap pendidikan tinggi Indonesia tidak boleh hanya dibaca melalui jendela PTN saja. Pertanyaan kebijakan tidak semestinya hanya berhenti pada “Berapa biaya untuk membuat PTN gratis?” Tetapi, “Bagaimana negara menjamin setiap anak yang layak kuliah memperoleh kesempatan pendidikan tinggi yang bermutu dan terjangkau di mana pun ia belajar?”
Ini adalah pergeseran dari subsidi berbasis institusi (institution-based subsidy) menuju keadilah berbasis hak mahasiswa (student-based equity). Prinsip distribusi ini sejalan dengan peringatan Al-Qur’an: “Agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.” (Al-Hasyr: 7). Kendati ayat ini turun dalam konteks pembagian harta fai‘ dan bukan tentang subsidi pendidikan, namun ayat tersebut memberikan prinsip distribusi yang relevan bahwa manfaat ekonomi tidak boleh terkonsentrasi pada lingkar kelompok tertentu saja. Maka ketika kita berbicara tentang subsidi pendidikan, kita tidak cukup bertanya, “Berapa anggaran yang kita keluarkan?” tetapi kita juga harus bertanya, “Siapa yang menerima manfaatnya?”
Bagi keluarga miskin, UKT hanyalah puncak gunung es dari total beban biaya pendidikan. Ada tagihan sewa kamar kos, biaya makan, transportasi, akses internet, laptop, buku teks, alat praktikum, termasuk biaya pulang ke kampung. Bahkan ada satu biaya yang sering luput dari kalkulasi fiskal yaitu biaya peluang (opportunity cost). Ketika seorang anak petani gurem, buruh harian, nelayan, atau pekerja informal masuk perguruan tinggi, keluarga bukan hanya membayar biaya pendidikannya, tetapi mereka mungkin juga kehilangan satu tangan yang selama ini membantu mencari nafkah.
Karena itu, kuliah gratis tidak otomatis bermakna pendidikan tinggi gratis bagi keluarga miskin. Angka UKT bisa saja dibuat nol rupiah, tetapi biaya hidup bisa membuat seorang mahasiswa rentan putus kuliah di tengah jalan. Maka, indikator kebijakan yang berhasil adalah bukan hanya soal berapa banyak anak miskin yang masuk perguruan tinggi, tetapi juga berapa banyak yang mampu bertahan sampai lulus, terserap pada sektor produktif, membangun usaha, dan meningkatkan kesejahteraan keluarganya?
Bansos untuk yang Mampu, Tagihan untuk yang Miskin
Dampak lain yang juga harus diwaspadai adalah potensi terjadinya efek pemindahan (crowding-out effect). Jika PTN digratiskan sementara PTS tetap bertumpu pada iuran mahasiswa, maka semuanya akan terkonsentrasi memburu kampus negeri sementara daya tampung PTN sangat terbatas.
Di banyak kabupaten dan kota, PTS justru merupakan infrastruktur sosial pendidikan yang paling dekat dengan keluarga, pasar kerja lokal, pemerintah daerah, termasuk pemahaman terhadap persoalan pembangunan setempat. Kebijakan pembebasan UKT yang eksklusif bagi PTN berpotensi menghasilkan paradoks dimana negara ingin memperluas akses pendidikan, tetapi secara tidak langsung malah mempersempit ekosistem penyedia pendidikan.
Solusinya bukan mempertahankan UKT mahal, tetapi merubah instrumen penyaluran subsidi dalam bentuk voucher pendidikan yang melekat pada diri mahasiswa yang memenuhi kriteria afirmasi ekonomi dan akademik. Voucher itu dapat dipakai dengan lebih fleksibel baik di PTN ataupun PTS yang telah terakreditasi, transparan, dan memenuhi standar kinerja mutu nasional. Sehingga negara tidak perlu mengatakan, “Kami membayar kampus negeri” tetapi Negara mengatakan, “Kami menjamin hak pendidikan warga negara”. Kampus terpacu meningkatkan mutu akademiknya, mahasiswa mempunyai ruang memilih, PTS tidak dimatikan oleh subsidi PTN, dan alokasi fiskal mendarat tepat pada kelompok sasaran yang membutuhkan.
Seorang anak dari keluarga mapan yang berhasil masuk PTN tentu berhak memperoleh pendidikan yang berkualitas. Namun, anak seorang petani dan nelayan kecil, atau buruh harian yang menempuh pendidikan di PTS juga berhak mendapatkan kesempatan konstitusional yang sama. Jika pembebasan UKT hanya mengikuti status kampus dan bukan pada tingkat kerentanan ekonomi mahasiswa, maka kebijakan yang terdengar murah hati ini justru berisiko meninggalkan mereka yang justru paling membutuhkan dukungan negara.
Kita harus berani mengakui bahwa kompetisi memasuki perguruan tinggi tidak lahir dalam ruang hampa. Ada anak yang sejak kecil memperoleh sekolah berkualitas, gizi memadai, akses internet, lingkungan belajar yang kondusif, dan bimbingan belajar tambahan yang berbiaya mahal. Sebaliknya, ada anak yang harus berbagi waktu antara belajar dan membantu orang tua mencari nafkah. Ketika keduanya bertemu dalam kompetisi seleksi, yang diuji memang kemampuan akademik, tetapi kecakapan itu tumbuh dari tanah sosial-ekonomi yang sejak awal tidak pernah setara.
Tentu kita tidak boleh menyederhanakan persoalan dengan membenturkan mahasiswa negeri dan swasta secara hitam-putih. Tidak semua mahasiswa PTN berasal dari keluarga berpunya, sebagaimana tidak semua mahasiswa PTS berasal dari keluarga dhuafa. Persoalan mendasarnya bukan rivalitas antarmahasiswa, melainkan mengapa status badan hukum sebuah institusi lebih menentukan kucuran subsidi publik ketimbang tingkat kebutuhan objektif manusia yang sedang menuntut ilmu.
Jika negara membebaskan UKT di PTN secara universal tanpa filter ekonomi yang ketat, sementara mahasiswa PTS di pelosok tetap dibiarkan menanggung biaya mandiri, kita sesungguhnya sedang menciptakan bansos terbalik yaitu bantuan publik mengalir berdasarkan tempat seseorang belajar, sedangkan hambatan ekonomi yang dihadapinya justru berada di urutan belakang.
Di sinilah ukuran keadilan perlu dibalik. Kita tidak cukup berpuas diri menghitung berapa ribu mahasiswa yang dibebaskan dari tagihan kasir kampus. Kita harus bertanya siapa yang hari ini masih tercekik tagihan, siapa yang terpaksa putus kuliah, dan siapa yang sejak awal pintu pendidikannya telah tertutup rapat oleh kemiskinan? Kebaikan publik yang salah sasaran bukan sekadar persoalan efisiensi anggaran, tetapi ia dapat berubah menjadi ketidakadilan yang dilembagakan.
Memanusiakan Hak Pendidikan
Pada akhirnya, diskursus kuliah gratis bukan semata-mata tentang seberapa besar alokasi fiskal yang dapat disediakan atau seberapa hebat pemerintah menghitung kebutuhan pembiayaan, tetapi yang lebih mendasar adalah bagaimana negara memahami keadilan di tengah keterbatasan sumber daya.
Jika tujuan kebijakan adalah memperluas kesempatan pendidikan, dukungan harus mempertimbangkan kondisi ekonomi mahasiswa, bukan hanya status kampusnya. Bantuan biaya kuliah yang dapat digunakan di PTN maupun PTS yang memenuhi standar mutu dan akuntabilitas layak dipertimbangkan. Besarannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan, sementara bantuan biaya hidup diberikan kepada mahasiswa yang menghadapi hambatan paling berat.
Pada saat yang sama, negara tetap berkewajiban mendanai sarana laboratorium, pendanaan riset, dan mandat strategis PTN. Keadilan tidak mengharuskan semua institusi memperoleh anggaran yang sama. Keadilan menuntut agar setiap jenis pengeluaran memiliki tujuan yang jelas dan setiap bantuan menjangkau kelompok yang memang hendak dibantu.
Dengan paradigma seperti ini, kita tidak perlu lagi terjebak dalam dikotomi sempit antara PTN dan PTS. Kita tetap dapat menjaga kualitas perguruan tinggi sekaligus memastikan bahwa anak dari keluarga miskin tidak kehilangan kesempatan hanya karena kampus tempatnya belajar berstatus swasta di daerah terpencil.
Sudah saatnya kita menyudahi mengukur keberhasilan kebijakan pendidikan hanya dari banyaknya tagihan yang dihapuskan. Tolak ukur yang lebih penting adalah apakah semakin banyak anak-anak bangsa yang terbelenggu kemiskinan sanggup melangkah masuk ke perguruan tinggi, bertahan sampai lulus, dan menggunakan ilmunya untuk memperbaiki martabat kehidupan keluarganya.
Kita barangkali ingat nama Lintang seorang anak pesisir yang jenius dalam film Laskar Pelangi yang terpaksa memarkir sepedanya di bengkel tua, mengubur mimpinya saat sahabatnya melenggang kuliah ke Eropa. Tragedi Lintang adalah tamparan bagi nurani Republik ini jika "kuliah gratis" hanya memeluk mereka yang beruntung menembus kampus negeri. Kita sesungguhnya sedang membiarkan kemiskinan menjadi vonis mati bagi ribuan anak cerdas di pelosok desa yang padam bahkan sebelum sempat bermimpi.
Tidak ada yang keliru dengan cita-cita kuliah gratis, tetapi yang keliru adalah menganggap bahwa gratis dengan sendirinya berarti adil.
Wallahu a'lam bish-shawab.