Oleh: Dece Kurniadi dan Adam Hervanda

JAKARTA -- Jarang ada RUU yang didorong dari begitu banyak arah sekaligus. RUU Ekonomi Syariah, yang telah tercantum dalam Prolegnas 2025–2029, kini didorong menjadi prioritas 2027. Hal itu disampaikan Anggota Komisi XI DPR Andi Yuliani Paris pada Indonesia Islamic Finance Summit 2026 di Makassar (2/11), forum yang sama tempat OJK meluncurkan Cetak Biru Pengembangan Keuangan Syariah.

Pertengahan Oktober lalu, Setjen DPD bersama FH UII juga menggelar FGD untuk menghimpun materi naskah akademik RUU ini sebagai usul inisiatif DPD. Dari forum itu muncul pengingat yang patut digarisbawahi: undang-undang ini jangan menambah birokrasi, jangan menduplikasi kewenangan, dan jangan mengunci angka di dalam pasal.

Dua tulisan terdahulu di harian ini, “Dari Regulasi Parsial ke Payung Besar” dan “Menata Arsitektur UU Ekonomi Syariah Indonesia”, telah menjawab mengapa undang-undang ini dibutuhkan dan apa saja yang perlu diaturnya. Tulisan ini melangkah satu anak tangga lagi: bagaimana merancangnya. Di sinilah tantangannya terasa.

Publik menginginkan undang-undang yang ringkas, sementara ekosistem yang hendak dinaunginya begitu luas, dari keuangan syariah, industri halal, zakat, dan wakaf hingga usaha mikro. Ringkas dan komprehensif sekilas tampak berseberangan. Keduanya bisa didamaikan, asalkan dirancang dengan kaidah yang tepat sejak meja perancang.

Fondasinya Sudah Teruji

Perancang RUU ini tidak berangkat dari kertas kosong. Naskah Akademik dan draf awalnya telah disusun pemerintah bersama para pemangku kepentingan sejak Prolegnas 2019–2024, dan analisis dampak regulasinya terus diperdalam. Lebih dari itu, banyak fondasi hukum ekonomi syariah sudah diuji di Mahkamah Konstitusi dan justru dikukuhkan.

Soal forum sengketa, Putusan Nomor 93/PUU-X/2012 menyatakan Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah tidak mengikat karena membuka dualisme forum. Kewenangan peradilan agama atas sengketa ekonomi syariah, sebagaimana Pasal 49 huruf i UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, pun makin kokoh.

Soal zakat, Putusan Nomor 86/PUU-X/2012 tidak membatalkan pasal-pasal yang menempatkan BAZNAS sebagai koordinator. Pada saat yang sama, MK melindungi tokoh umat dan takmir masjid di wilayah yang belum terjangkau layanan resmi: cukup memberi tahu pejabat berwenang, tanpa ancaman pidana. Negara mengoordinasikan, masyarakat tetap berperan.

Soal otoritas fatwa, Putusan Nomor 65/PUU-XIX/2021 menolak permohonan yang mempersoalkan kewenangan MUI menetapkan fatwa sebagai dasar prinsip syariah perbankan. Menurut MK, tanpa satu otoritas fatwa yang mewakili mayoritas umat, perbedaan fatwa justru berpotensi membingungkan masyarakat dan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Putusan Nomor 179/PUU-XXIV/2026 (29 Juni 2026) menguatkan arah itu. MK menilai frasa “lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah” dalam UU P2SK tidak menimbulkan ketidakpastian, karena penjelasannya menegaskan lembaga itu adalah MUI.

Soal pengawasan, Putusan Nomor 42/PUU-XXIV/2026 menolak permohonan atas pengangkatan DPS oleh RUPS dan menegaskan DPS terikat prinsip kehati-hatian dan iktikad baik layaknya dewan komisaris. Kedudukan DPS kokoh; yang masih perlu disempurnakan adalah batas tanggung gugatnya, dan RUU ini tempat yang tepat untuk menuntaskannya.

Ada satu catatan menarik dari perkara 179. MK mencatat bahwa UU P2SK disusun dengan metode omnibus, dan ketentuan penyelarasan istilahnya dibuat justru untuk menjamin kepastian hukum antara undang-undang yang diubah dan yang tidak. Ini petunjuk desain yang berharga bagi RUU Ekonomi Syariah.

Ringkas di Batang Tubuh, Utuh dalam Jangkauan

Kunci mendamaikan “ringkas” dan “komprehensif” terletak pada desainnya: RUU ini diposisikan sebagai undang-undang payung yang disusun dengan metode omnibus. Dua istilah ini kerap dipertukarkan, padahal fungsinya berbeda dan saling melengkapi. Sebagai payung, ia memuat asas, arah kebijakan, dan kelembagaan bersama. Sebagai omnibus, ia sekaligus menyelaraskan pasal-pasal di undang-undang sektoral dalam satu kali pembentukan.

Visi payung yang menyatukan dan mengarahkan, termasuk ruang bagi kebijakan afirmatif, rencana induk, serta pemantauan dan evaluasi, tetap menjadi jiwanya. Namun di batang tubuh, ada lima simpul norma yang tidak bisa diikat oleh undang-undang sektoral sendirian.

Ikuti Whatsapp Channel Republika