Oleh : KH Dr Fahmi Salim
Presidium Majelis Arah Indonesia
JAKARTA -- Ada sebuah ironi besar dalam kehidupan bernegara: seorang presiden dapat memenangkan pemilu, dilantik secara konstitusional, membentuk kabinet, dan memimpin pemerintahan, tetapi belum tentu sepenuhnya mengendalikan kekuasaan yang bekerja di belakang institusi negara.
Sebab, kekuasaan tidak hanya berada di istana. Ia juga bersemayam dalam jaringan birokrasi, aparat keamanan, pengendali informasi, pemilik modal, elite partai, dan kelompok kepentingan yang mampu memengaruhi keputusan negara tanpa memperoleh mandat langsung dari rakyat.
Inilah bahaya deep state dan oligarki: negara tetap memiliki presiden dan institusi demokrasi, tetapi kekuasaan aktualnya berpotensi dikendalikan oleh jaringan kepentingan yang tidak sepenuhnya tunduk pada konstitusi.
Persoalan ini bukan hal baru. Sejarah peradaban Islam memberikan pelajaran berharga tentang bagaimana kekuasaan formal dapat kehilangan kendali atas jaringan elite di belakang singgasana.
Ketika Khalifah Kehilangan Kendali Atas Negara
Pada masa Abbasiyah, keluarga Barmakiyah pernah menjadi kekuatan administratif yang sangat dominan. Khalifah Harun ar-Rasyid tetap menjadi pemimpin tertinggi, tetapi Yahya bin Khalid al-Barmaki dan putra-putranya, Ja'far serta al-Fadhl, memiliki pengaruh luar biasa terhadap keuangan, administrasi, pengangkatan pejabat, dan pemerintahan.
Keluarga yang semula menjadi instrumen kekuasaan akhirnya berkembang menjadi pusat kekuasaan tersendiri. Pada 803 M, Harun ar-Rasyid menghancurkan jaringan tersebut. Ja'far dieksekusi, sementara Yahya dan anggota keluarganya dipenjara serta hartanya disita.
Fenomena lebih ekstrem terjadi pada masa Dinasti Buyid. Ketika keluarga militer Persia beraliran Syi’ah ini menguasai Baghdad pada 945 M, khalifah Abbasiyah tetap dipertahankan sebagai simbol legitimasi keagamaan. Namun, kekuasaan politik, keuangan, dan militer berada di tangan para penguasa Buyid.
Singgasana khalifah tetap berdiri, tetapi kendali pemerintahan telah berpindah tangan.
Dari dua episode sejarah ini kita memahami satu hal: perebutan negara tidak selalu dilakukan dengan merebut istana. Ia bisa berlangsung melalui monopoli informasi, birokrasi, keuangan, aparat, dan akses kepada penguasa.
Deep State: Kekuasaan Tanpa Mandat Rakyat
Dalam negara modern, kesinambungan birokrasi dan institusi keamanan merupakan kebutuhan. Namun, persoalan muncul ketika aparatur negara tidak lagi loyal kepada konstitusi, melainkan kepada patron politik dan jaringan kepentingan tertentu.
Deep state yang berbahaya bukan sekadar keberadaan pejabat senior yang masih berpengaruh setelah pergantian pemerintahan. Ia menjadi ancaman ketika jaringan informal mampu mengendalikan informasi, menyandera kebijakan, memengaruhi keputusan strategis, bahkan menggunakan instrumen negara untuk mempertahankan kepentingannya.
Presiden mungkin memiliki kewenangan konstitusional, tetapi informasi yang diterimanya disaring. Kebijakan yang dibuatnya dapat disandera. Aparat yang seharusnya menjalankan perintah konstitusional justru berpotensi bekerja untuk kepentingan jaringan tertentu untuk tujuan sabotase menggagalkan program pemerintah. Pada titik itu, penguasa formal bisa berubah menjadi tawanan dari kekuasaan yang tidak terlihat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika