
Oleh : Aditya Perdana
Professor Departemen Ilmu Politik FISIP UI
Pada tanggal 9 Desember 2026, MPR memiliki jadwal pemilihan wakil presiden untuk sisa masa jabatan hingga tahun 2029. MPR baru pertama kali menjalankan pemilihan ini sehingga akan ikut menentukan bagaimana respon lembaga ini mengatasi kekosongan jabatan serupa di kemudian hari kelak.
Jika sejak awal proses hanya berjalan melalui konsultasi Presiden dengan pimpinan partai, lalu berakhir dengan pengumuman hasil tanpa melibatkan partisipasi publik, maka pola ini yang akan terjadi dan diulang terus menerus. Oleh karena itu, Presiden, pimpinan MPR dan juga para ketua umum partai politik dapat membangun preseden yang lebih baik dengan menyepakati peran publik sebelum kesepakatan tentang calon semakin mengerucut.
Sidang MPR nanti akan menerapkan sebuah mekanisme pertama kali dalam pengisian kekosongan wakil presiden berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 hasil perubahan. Pada bulan Juli 2001, MPR pernah melakukan hal tersebut, namun peristiwa tersebut terjadi beberapa bulan sebelum Perubahan Ketiga UUD 1945. Saat ini UUD 1945 telah menentukan bahwa Presiden mengusulkan dua calon dan MPR bersidang untuk memilih satu diantaranya paling lambat 60 hari sejak terjadi kekosongan. Pemilihan nanti hanya terbatas pada anggota MPR yakni terdiri atas anggota DPR dan DPD. Ruang partisipasi dapat dibuka pada tahapan pembentukan pertimbangan menjelang pemungutan suara.
Partispasi dalam konteks ini tentu sudah ada pijakan dalam tata tertib yang berlaku yakni verifikasi persyaratan dan pernyataan kesiapan kedua calon di paripurna. Pasal 5 huruf d UU MD3 juga memberikan keyakinan bahwa MPR memiliki tugas dalam penyerapan aspirasi masyarakat terkait dengan pelaksanaan UUD 1945. Dua hal tersebut dapat memberikan dasar bagi MPR untuk melakukan skema untuk memungkinkan warga ikut menilai calon, dan bagi anggota MPR juga dapat menunjukkan bagaimana pandangan masyarakat digunakan dalam pertimbangan mereka.
Kesepakatan tentang cara memilih
Presiden dapat memulai dengan menjelaskan kepada publik tentang kriteria yang akan digunakan dalam pengajuan dua nama calon tersebut. Diantaranya adalah kepercayaan dalam hubungan kerja, pengalaman manajerial, ataupun kapasitas dari seorang calon dalam menjaga kesinambungan pemerintahan hingga tahun 2029. Kriteria ini menjadi lebih bermakna bila pengajuan calon disertai dengan elaborasi terkait tugas apa yang akan diemban, rekam jejak yang relevan, dan juga argumen yang tepat dalam mendukung dua figur tersebut dinilai sanggup menjalankan tugasnya sebagai wapres. Penjelasan ini tentu menjadi bahan yang penting bagi MPR untuk menilai usulan Presiden dan menunjukkan adanya bukti prinsip akuntabilitas dalam proses pemilihan ini.
Selain itu, para ketua umum partai politik juga punya ruang untuk menentukan mutu proses. Konsultasi koalisi wajar dilakukan karena wapres nanti akan bekerja dengan kabinet yang tentunya melibatkan berbagai partai. Daya tahan dukungan kabinet akan diuji kembali manakala kepentingan partai dapat berubah dalam pembahasan anggaran, pelaksanaan program, atau bahkan persaingan menuju 2029. Para ketua umum dapat menyepakati tata cara konsultasi publik lebih dulu, kemudian memberi ruang kepada fraksi untuk menilai kedua calon setelah masukan warga dan jawaban calon bersedia terlibat dalam forum konsultasi tersebut. Dengan begitu, pembicaraan antarpimpinan partai dapat menghasilkan komitmen terhadap proses yang dapat dipertanggungjawabkan.
Peran kelompok DPD juga tidak kalah penting. Warga di daerah menghadapi berbagai persoalan yang sering luput dari perundingan elite Jakarta, termasuk hambatan pelaksanaan program nasional yang dijalankan di daerah. Maka kelompok DPD ini memiliki peran dalam menjawab pertanyaan dari daerah dalam pembahasan di MPR. Sehingga kontribusi ini dapat jelas membawa banyak kepentingan daerah untuk menentukan pemilihan wapres nanti.
Preseden positif
Secara teknis, pimpinan MPR dapat menjelaskan urgensi tahapan partisipasi dan bagaimana skema tersebut dapat dilakukan kepada publik. Profil dan ringkasan rekam jejak kedua calon dapat disajikan dalam format yang sama, diikuti kanal masukan tertulis dan juga forum dengar pendapat yang disiarkan secara luas. Forum juga dapat menjangkau organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, serta komunitas daerah yang jarang terwakili. Agenda ini sebenarnya dapat dijalankan bersamaan dengan verifikasi sehingga tidak mengganggu jadwal utama dalam penetapan nanti.
Pengaruh forum konsultasi dan partisipasi ini tentu akan memiliki sebuah preseden baik bagi pelembagaan politik yang bernama pemilihan wakil presiden di MPR ini. Skema ini menjadi penting diperhatikan karena pada dasarnya jabatan wakil presiden memiliki bobot perhatian publik yang sama besarnya dengan presiden. Oleh karenanya pertimbangan tahapan partisipasi perlu menjadi perhatian luas demi menjaga akuntabilitas lembaga pemerintahan yang ada, meskipun hal tersebut belum pernah dilakukan dengan pengalaman sebelumnya. Sehingga, pada hari pemilihan, Pimpinan MPR juga dapat menyatakan bahwa pemilihan wakil presiden bukanlah sepenuhnya berada di dalam ruang tertutup bernama sidang MPR, melainkan keterlibatan publik juga terbuka luas dalam forum yang sudah dilakukan.
Dengan skema ini, sidang MPR 9 Desember 2026 tentu akan menghasilkan dua hal sekaligus. Pemerintahan memperoleh wakil presiden untuk menjalankan sisa masa jabatan dengan legitimasi yang juga dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, MPR juga secara baik dapat membangun cara kerja yang dapat diulang dan dievaluasi di kemudian hal untuk menempatkan keputusan serupa di tangan para wakil rakyat. Sehingga, rakyat yang mendapat keuntungan yang paling optimal dalam situasi konflik elite politik ini.