
Oleh : Samodra Wibawa
FISIPOL UGM, Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan
Hampir semua pemerintah menjadikan pertumbuhan ekonomi sebagai ukuran keberhasilannya. Ketika produk domestik bruto (PDB) meningkat, investasi bertambah, dan pembangunan infrastruktur meluas, pemerintah menyatakan bahwa ekonomi nasional berada di jalur yang benar. Mereka jarang bertanya, siapa yang sesungguhnya menikmati hasil pertumbuhan tersebut?
Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi 5,11 persen pada 2025. Angka ini tentu patut diapresiasi. Akan tetapi, kehidupan masyarakat menyajikan cerita yang tidak sejalan dengan statistik makroekonomi. Uang Rp100 ribu yang dibawa ibu-ibu ke pasar semakin sedikit menghasilkan barang. Kenaikan pendapatan tidak sebanding dengan kenaikan biaya hidup. Banyak keluarga masih berkutat dengan persoalan bagaimana mencukupkan penghasilan sampai akhir bulan.
Pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat ternyata tidak identik. Ekonomi dapat tumbuh tanpa pemerataan. Kekayaan nasional dapat meningkat, tetapi kemampuan mayoritas masyarakat untuk menikmati hasil pembangunan tetap terbatas.
Keberhasilan negara semestinya tidak diukur dari seberapa besar kekayaan berhasil dikumpulkan, tetapi dari seberapa adil kekayaan itu dikelola dan seberapa luas kemakmuran dapat dinikmati rakyat. Inilah prinsip yang seharusnya menjadi orientasi pembangunan. Pertumbuhan ekonomi bukan tujuan akhir, melainkan instrumen untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan bersama.
Pertumbuhan dan Ketimpangan
Data BPS menunjukkan rasio Gini Indonesia pada Maret 2026 mencapai 0,368. Sementara itu, kontribusi Pulau Jawa terhadap perekonomian nasional pada 2025 mencapai 56,93 persen. Ini menggambarkan dua persoalan sekaligus: ketimpangan antarkelompok masyarakat dan konsentrasi kegiatan ekonomi di Jawa.
Gambaran lebih mencolok terlihat pada distribusi simpanan perbankan. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat bahwa simpanan dengan nominal di atas Rp5 miliar menguasai 53,13 persen dari total nominal simpanan bank umum pada Desember 2024. Sementara itu, 90 persen rekening masyarakat memiliki saldo di bawah Rp5 juta. Angka terakhir ini masih perlu diverifikasi, tetapi memberikan gambaran mengenai rapuhnya cadangan keuangan sebagian besar masyarakat kita.
Persoalan Indonesia juga dapat dilihat melalui perbandingan internasional. Menurut Bank Dunia, ekonomi Vietnam tumbuh sekitar 8 persen pada 2025, sedangkan Indonesia 5,1 persen, Malaysia 5,2 persen, dan Thailand 2,4 persen. Vietnam memperlihatkan bahwa akselerasi pertumbuhan ekonomi masih sangat mungkin dilakukan oleh negara berkembang di kawasan Asia Tenggara.
Namun, pertumbuhan itu diperoleh di tengah kondisi yang cukup timpang. Data Gini Bank Dunia menunjukkan ketimpangan Indonesia berada pada indeks 34,4 pada 2025, Thailand 33,3 pada 2024, Vietnam 36,1 pada 2022, dan Filipina 39,3 pada 2023.
Pelajaran lain dapat dilihat dari perbandingan kemiskinan. Dalam pengukuran Bank Dunia dengan garis kemiskinan 4,20 dolar AS per kapita per hari berdasarkan paritas daya beli 2021, tingkat kemiskinan Indonesia mencapai 19,9 persen, Filipina 16,9 persen, Thailand 0,2 persen, dan Vietnam 4,2 persen. (Data ini menggunakan tahun survei 2022–2023.) Terlihat bahwa porsi orang miskin di negara kita sangat besar dibandingkan Thailand dan Vietnam!
Jadi pembangunan mestinya tidak hanya menghasilkan pertumbuhan, tetapi juga memastikan masyarakat memperoleh pekerjaan produktif, pendapatan layak, akses terhadap aset, dan perlindungan sosial. Negara tidak boleh puas ketika sebagian besar rakyat belum memiliki ketahanan ekonomi.
Islam Tidak Membiarkan Kekayaan Berputar di Kalangan Elite
Ketimpangan pada dasarnya adalah persoalan moral dan tanggung jawab kekuasaan. Al-Qur'an secara tegas mengingatkan agar kekayaan tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya. QS Al-Hasyr ayat 7: "...agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu." Kekayaan tidak boleh terkonsentrasi, di mana sebagian sangat kecil masyarakat menikmati kelimpahan, sementara mayoritas tidak punya kesempatan untuk memenuhi kebutuhan dasar.
Islam tidak melarang orang menjadi kaya, memiliki usaha, mengembangkan modal, atau memperoleh keuntungan. Islam justru mendorong perdagangan, produktivitas, dan kepemilikan. Namun, kebebasan ekonomi harus disertai tanggung jawab sosial dan batas moral. Harta bukanlah hak individual yang terlepas dari kepentingan masyarakat.
Karena itu, Islam menghadirkan zakat sebagai kewajiban, mendorong infak dan sedekah, mengembangkan wakaf, serta melarang praktik ekonomi yang merugikan orang lain (batil) (QS At-Taubah: 60; QS Al-Baqarah: 188). Prinsip ini seharusnya menjadi landasan pembangunan ekonomi: kesempatan memperoleh kekayaan terbuka, tetapi negara berkewajiban mencegah ketidakadilan yang membuat kekayaan dan kekuasaan ekonomi mengumpul pada kelompok terbatas.
Jika Rasulullah Menjadi Kepala Negara Hari Ini
Jika Rasulullah SAW hidup pada zaman sekarang dan memimpin sebuah negara dengan ekonomi modern, sistem perbankan, industri, pasar modal, dan perdagangan global, apa yang akan beliau lakukan?
Tentu kita tidak boleh mengarang kebijakan teknis yang tidak pernah beliau sampaikan. Namun, kita dapat memahami arah kebijakannya melalui prinsip dan praktik pemerintahan beliau di Madinah.
Pertama, Rasulullah akan menempatkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sebagai tanggung jawab penting negara. Pada masa beliau, zakat menjadi instrumen utama keuangan sosial publik. Penerimaannya dikelola dan disalurkan kepada kelompok yang berhak. Kajian Juhro, Syarifuddin, dan Sakti (2025) menjelaskan bahwa keuangan publik pada masa Rasulullah digunakan untuk kebutuhan sosial, pemerintahan, dan kepentingan umum.
Dalam konteks sekarang, prinsip tersebut dapat diterjemahkan melalui sistem perlindungan sosial yang kuat, jaminan kesehatan, pendidikan yang terjangkau, bantuan bagi kelompok rentan, dan pengelolaan zakat nasional yang profesional. Zakat tidak berhenti sebagai kegiatan karitatif, tetapi dikembangkan menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi produktif.
Kedua, Rasulullah akan memastikan pasar berjalan secara adil. Beliau membangun pasar Madinah dan menentang praktik penipuan serta manipulasi perdagangan. Beliau pernah bersabda, "Barang siapa menipu, maka ia bukan termasuk golonganku" (HR Muslim). Prinsip ini sangat relevan menghadapi monopoli, kartel, manipulasi harga, penimbunan barang, dan praktik persaingan usaha yang merugikan masyarakat.
Negara harus hadir sebagai pengawas pasar, bukan sebagai alat perlindungan bagi kepentingan pemilik modal yang dekat dengan kekuasaan.
Ketiga, Rasulullah akan menempatkan amanah dan kejujuran sebagai fondasi pengelolaan kekayaan negara. Tidak boleh ada korupsi, konflik kepentingan, ataupun penyalahgunaan fasilitas publik untuk kepentingan pribadi. Kekuasaan ekonomi dan politik tidak boleh menjadi jalan untuk memperkaya keluarga, kelompok, atau jaringan pendukung.
Belajar dari Kebijakan Khulafaurasyidin
Pengalaman Khulafaurasyidin memberikan pelajaran lebih konkret mengenai bagaimana prinsip keadilan diterjemahkan ke dalam kebijakan pemerintahan.
Abu Bakar ash-Shiddiq dikenal mempertahankan kewajiban zakat sebagai tanggung jawab publik. Ia bahkan mengambil sikap tegas terhadap kelompok yang menolak membayar zakat setelah wafatnya Rasulullah. Dalam distribusi tunjangan dari kas negara, beliau menerapkan pembagian yang relatif sama, tanpa membedakan status dan kedudukan sosial penerimanya. Prinsipnya adalah bahwa kekayaan publik bukan milik penguasa, melainkan amanah yang harus disalurkan kepada masyarakat.
Umar bin Khattab mengembangkan kebijakan yang lebih sistematis. Ia membangun administrasi diwan untuk mencatat penerima tunjangan negara, memperluas perlindungan bagi keluarga dan anak-anak, serta mengembangkan pengelolaan pendapatan publik. Dalam menghadapi krisis kelaparan pada masa 'Am al-Ramadah, Umar mengerahkan bantuan pangan dan menggunakan sumber daya negara untuk menolong masyarakat yang terdampak. Ia juga mempertahankan pengelolaan tanah pertanian di wilayah yang ditaklukkan melalui mekanisme kharaj, sehingga lahan tetap produktif dan menghasilkan penerimaan bagi kepentingan publik (Juhro et al., 2025).
Jika Umar memimpin Indonesia sekarang, kebijakan tersebut dapat diterjemahkan menjadi sistem perlindungan sosial adaptif, bantuan pangan ketika krisis, jaminan bagi anak-anak dan keluarga miskin, dan reformasi perpajakan. Juga: pengelolaan tanah dan sumber daya alam yang sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat, bukan untuk pemilik modal! Pembangunan infrastruktur juga diarahkan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat, bukan hanya memfasilitasi investasi kelompok tertentu.
Utsman bin Affan dikenal sebagai saudagar kaya yang memiliki kepedulian sosial besar. Jadi kekayaan pribadi tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Jika memimpin negara modern, prinsip yang dapat ditarik ialah mendorong kewirausahaan, investasi, dan perdagangan, tetapi memastikan kekayaan para pengusaha juga memberikan manfaat bagi masyarakat melalui tanggung jawab sosial, wakaf, dan kegiatan produktif.
Ali bin Abi Thalib memberikan pelajaran mengenai integritas dan keadilan dalam pemerintahan. Dalam tradisi pemikiran politik Islam, suratnya kepada Malik al-Asytar menekankan tanggung jawab penguasa melindungi rakyat, memperhatikan petani, memperbaiki pungutan pajak, dan tidak membiarkan kepentingan kelompok elite mengorbankan kepentingan masyarakat luas. Jika diterapkan sekarang, prinsip tersebut berarti reformasi birokrasi, pemberantasan korupsi, pajak yang adil, perlindungan petani, serta penegakan hukum tanpa pandang bulu.
Kekuasaan untuk Kesejahteraan
Tugas pemerintah bukan hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari 5 persen menjadi 6 atau 7 persen. Yang lebih penting adalah bagaimana memastikan hasil pertumbuhan tersebut dinikmati secara adil. Kita membutuhkan pembangunan yang menciptakan pekerjaan layak, memperkuat ekonomi rakyat, memperluas kepemilikan aset produktif, mengurangi konsentrasi kekayaan, dan memungkinkan keluarga memiliki tabungan serta jaminan masa depan.
Sayangnya, percakapan politik nasional sering kali lebih sibuk membicarakan siapa yang akan duduk di kursi ini dan itu, bagaimana kekuasaan dipertahankan, dan bagaimana kepentingan elite dikonsolidasikan. Mission sacree kekuasaan tenggelam oleh perebutan kekuasaan itu sendiri. Padalah kekuasaan adalah amanah, bukan hak istimewa. Pemimpin bukan pemilik negara, melainkan pelayan rakyat.
Kita perlu mengingat kembali pesan QS An-Nahl: 90, di mana Allah memerintahkan keadilan dan kebajikan. Inilah fondasi moral yang seharusnya mengarahkan kebijakan ekonomi dan pemerintahan. Pertumbuhan tidak sempurna tanpa pemerataan. Negara boleh semakin kaya, tetapi rakyat tidak boleh hidup dalam kecemasan.