Oleh: Bagong Suyanto, Guru Besar Sosiologi Ekonomi dan Ketua Badan Pertimbangan Fakultas (BPF) FISIP Universitas Airlangga
JAKARTA -- Hubungan ekonomi dan politik Indonesia dengan Singapura belakangan ini agak terganggu. Pemicunya adalah keputusan Indonesia yang memangkas pasokan ekspor gas bumi ke Singapura sebesar 31 BBTUD (miliar British Thermal Unit per hari) melalui jalur pipa per Sabtu, 24 Oktober 2026.
Langkah pemangkasan pasokan gas bumi ke Singapura yang dilakukan SKK Migas ini memicu polemik karena adanya indikasi potensi pelanggaran kontrak dagang yang sedang diselidiki oleh pihak importir Singapura.
Bagi Singapura, keputusan Indonesia memangkas pasokan gas bumi jelas merugikan. Singapura, sebagai negara yang menjadi pusat finansial dan industri global tetapi miskin sumber daya alam, sangat bergantung pada pasokan energi dari luar. Sementara itu, Indonesia adalah salah satu negara di Asia Tenggara yang kaya akan komoditas, termasuk gas alam. Selama puluhan tahun, pipa gas bawah laut dari Laut Natuna dan Sumatra Selatan telah menjadi urat nadi yang mengalirkan energi untuk menggerakkan listrik dan pabrik-pabrik di Singapura.
Namun, kini pasokan gas bumi itu tidak lagi lancar. Seiring meningkatnya kebutuhan energi domestik Indonesia untuk mendukung hilirisasi industri dan target pertumbuhan ekonomi, wacana untuk mengurangi atau bahkan menghentikan ekspor gas ke Singapura semakin menguat. Sebagai sebuah keputusan politik dan ekonomi, langkah pemangkasan pasokan gas bumi ke Singapura ini tentu telah menimbang berbagai risiko yang bakal timbul.
Meski demikian, sebagai sebuah kebijakan yang menyangkut hubungan bilateral antarnegara, pemangkasan pasokan gas ini menyimpan risiko besar yang dapat mengguncang stabilitas hubungan dagang kedua negara jika tidak dikelola dengan hati-hati. Pada titik ini, Indonesia perlu menyikapi dan mengantisipasi risiko yang dialami sehubungan dengan keputusannya memangkas pasokan gas ke Singapura yang dituduh sepihak itu.
Risiko
Secara hukum, alasan Indonesia memangkas pasokan gas bumi ke Singapura mengacu pada Pasal 8 Ayat 1 UU Minyak dan Gas Bumi yang menggarisbawahi arti penting kebutuhan nasional, yaitu mengutamakan ketahanan energi dalam negeri. Pasokan gas dari Natuna (15 BBTUD) dialihkan untuk pembangkit listrik PT PLN Batam, sementara 16 BBTUD dari Sumatra dialihkan via pipa TGI untuk pasokan listrik Batam, Bintan, dan Sumatra. Langkah ini selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mode survival energi domestik dan hilirisasi petrokimia.
Cuma, persoalannya kemudian, karena di balik pemangkasan pasokan gas bumi itu ada dokumen kerjasama yang dinilai dilanggar, maka konsekuensinya bukan tidak mungkin akan ada proses hukum yang harus dihadapi Indonesia. Bagi Indonesia, risiko terbesar dari pemangkasan pasokan gas ini bukanlah kehilangan pendapatan jangka pendek, melainkan merosotnya reputasi Indonesia sebagai mitra dagang yang andal (reliable supplier).
Dalam dunia komoditas internasional, kepastian pasokan adalah segalanya. Ketika sebuah negara secara sepihak memangkas atau menghentikan kontrak pasokan energi yang telah berjalan lama, pasar global akan mencatatnya sebagai peningkatan risiko regulasi (regulatory risk).
Saat ini, penyelidikan terhadap dugaan terjadinya pelanggaran kontrak tengah dilakukan. Perusahaan importir asal Singapura, seperti Gas Supply Pte Ltd, dilaporkan tengah meninjau kembali kontrak komersial mereka dengan Indonesia. Mereka sedang menyelidiki apakah pemotongan sepihak ini memenuhi unsur pelanggaran kesepakatan perdagangan perdagangan internasional yang telah ditandatangani.
Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong, juga menegaskan bahwa Singapura mengharapkan semua pihak menghormati komitmen kontrak. Jika pemotongan terbukti melanggar hukum dagang, para importir Singapura bersiap menempuh langkah hukum komersial (litigasi/arbitrase) untuk memulihkan hak dan kepentingan mereka.
Satu hal yang perlu diwaspadai Indonesia adalah posisi Singapura sebagai pintu gerbang investasi asing ke Asia Tenggara. Bukan tidak mungkin terjadi, ketika Singapura merasa ketahanan energinya terancam oleh kebijakan pemangkasan pasokan gas bumi yang dilakukan Indonesia, sentimen negatif itu akan merembet ke sektor lain. Para investor global yang berbasis di Singapura mungkin akan berpikir dua kali untuk menanamkan modalnya di proyek-proyek strategis Indonesia. Dalam dunia bisnis, wajar bila pengusaha khawatir bahwa di masa depan, kebijakan serupa—berupa pembatasan ekspor atau perubahan kontrak secara mendadak—bisa menimpa sektor industri mereka.
Selain itu, perlu pula diwaspadai bahwa risiko hukum di arbitrase internasional juga akan mengintai jika pemangkasan dilakukan sebelum masa kontrak komersial berakhir. Tuntutan hukum dan denda finansial yang besar justru dapat membebani keuangan negara, dan bahkan meniadakan keuntungan ekonomi yang diharapkan dari pengalihan gas ke pasar domestik. Berbagai risiko ini tentu harus dikalkulasi untung-ruginya sebelum Indonesia melakukan hal-hal yang dinilai melanggar kesepakatan dagang.
Win-Win Solution
Secara politis, keputusan Indonesia memangkas pasokan gas bumi ke Singapura dalam rangka memprioritaskan gas alam bagi kebutuhan domestik adalah langkah kedaulatan ekonomi yang sah-sah dilakukan demi mendorong industrialisasi dan nilai tambah di dalam negeri. Namun, tindakan memotong pasokan yang sedang berjalan di tengah kontrak aktif berisiko menurunkan kredibilitas Indonesia sebagai mitra dagang energi yang dapat diandalkan di kancah internasional.
Indonesia juga dibayangi risiko klaim ganti rugi/denda komersial dari perusahaan Singapura jika terbukti bersalah dalam forum arbitrase. Perlu disadari sejak dini bahwa Singapura bukan sekadar pembeli komoditas, melainkan mitra strategis, investor terbesar, dan jangkar finansial Indonesia di panggung dunia.
Menghadapi situasi yang dilematis pasca pemutusan pasokan gas bumi ke Singapura, Indonesia tidak harus terjebak dalam pilihan ekstrem antara mengorbankan industri dalam negeri atau merusak hubungan dengan tetangga terdekat. Diperlukan solusi diplomatik dan komersial yang elegan yang menguntungkan kedua belah pihak (win-win solution). Langkah untuk mengkaji ulang secara mendalam dampak yang bakal timbul dan kemudian merumuskan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak perlu dikedepankan agar tidak merusak hubungan antara kedua negara yang bertetangga ini.
Memangkas pasokan gas secara sepihak tanpa mitigasi yang matang membawa risiko reputasi yang terlalu mahal dan potensi keretakan hubungan dagang yang merugikan kedua belah pihak. Sekali lagi, jalan keluar terbaik bukanlah konfrontasi kebijakan, melainkan bagaimana mencari jalan tengah yang berempati pada kebutuhan masing-masing pihak. Menyikapi persoalan ini, butuh kearifan dan kebijakan dari masing-masing negara agar hasil akhirnya tidak saling merugikan. Bagaimana pendapat anda?
Ikuti Whatsapp Channel Republika