Oleh: Yuri Thamrin; duta besar RI untuk Belgia, Luksemburg dan Uni Eropa (2016-2020)

JAKARTA -- Eropa sedang menghadapi gejolak politik dan sosial yang mengkhawatirkan. Demonstrasi besar dan kerusuhan di Prancis, disertai berbagai aksi protes di sejumlah negara Eropa lainnya, memperlihatkan meningkatnya ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah mereka.

Di tengah keresahan tersebut, muncul penjelasan yang terdengar sederhana: imigrasi yang tidak terkendali, kegagalan integrasi, dan meningkatnya pengaruh kelompok agama tertentu dianggap sebagai sumber persoalan.

Donald Trump dan sejumlah tokoh gerakan MAGA termasuk yang kerap mengaitkan persoalan Eropa dengan kebijakan imigrasi yang terlalu terbuka. Bahkan muncul narasi bahwa meningkatnya populasi Muslim merupakan ancaman terhadap identitas dan peradaban Eropa.

Namun, benarkah imigran dan agama merupakan penyebab utama gejolak tersebut? Ataukah mereka justru sedang dijadikan kambing hitam untuk mengalihkan perhatian dari persoalan yang lebih mendasar, yakni kegagalan pemerintahan moderat menjawab harapan ekonomi dan sosial masyarakat? Pertanyaan inilah yang patut menjadi perhatian kita.

Krisis Kepercayaan terhadap Politik Moderat

Dalam artikel "The Agony of Liberal Europe" majalah the Economist (edisi 24 Oktober 2026) mengangkat persoalan melemahnya dukungan terhadap pemerintahan moderat di Eropa. Majalah tersebut mengingatkan pada buku George Dangerfield, The Strange Death of Liberal England, yang menggambarkan kemunduran liberalisme Inggris menjelang Perang Dunia Pertama.

Analogi sejarah ini menarik. Kekuatan politik yang sebelumnya tampak kokoh ternyata dapat kehilangan dukungan ketika tidak lagi mampu menjawab perubahan aspirasi masyarakat.

Tentu saja, Eropa sekarang berbeda dengan Inggris seabad lalu. Namun, terdapat kemiripan dalam satu hal: meningkatnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap kekuatan politik yang selama ini mendominasi pemerintahan.

Prancis menjadi contoh yang mencolok. Emmanuel Macron dahulu tampil sebagai simbol pembaruan politik moderat. Ia menawarkan jalan tengah antara kelompok kiri dan kanan tradisional, dengan janji reformasi ekonomi, modernisasi pemerintahan, dan penguatan posisi Prancis di Eropa. Namun, setelah bertahun-tahun memerintah, Macron menghadapi kekecewaan masyarakat yang semakin luas.

Di Jerman, pemerintahan Friedrich Merz juga menghadapi tekanan politik, sementara Alternative für Deutschland (AfD) memperoleh dukungan dari sebagian masyarakat yang kecewa terhadap partai-partai arus utama.

Fenomena serupa, dengan karakteristik yang berbeda, terlihat pula di sejumlah negara Eropa lainnya. Persoalannya bukan semata-mata pergantian popularitas partai atau pemimpin. Yang lebih mendasar adalah semakin banyak warga mempertanyakan kemampuan politik moderat menawarkan masa depan yang lebih baik.

Akar Persoalan: Ekonomi dan Kesejahteraan

Di balik demonstrasi dan keresahan politik Eropa terdapat sejumlah persoalan sosial-ekonomi yang saling berkaitan. Biaya hidup meningkat, pendapatan riil banyak rumah tangga tertekan, pelayanan publik menghadapi berbagai keterbatasan, sementara prospek ekonomi tidak selalu memberikan harapan yang menggembirakan.

Bagi masyarakat, ukuran keberhasilan pemerintahan sebenarnya cukup sederhana: apakah kehidupan mereka menjadi lebih baik? Apakah pekerjaan tersedia? Apakah pendapatan cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga? Apakah pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik dapat diakses dengan baik? Apakah anak-anak mereka memiliki peluang kehidupan yang lebih baik daripada generasi sebelumnya?

Ketika jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut semakin tidak meyakinkan, kepercayaan terhadap pemerintah pun terkikis. Inilah yang membantu menjelaskan mengapa begitu banyak warga Prancis turun ke jalan.

Sebagian besar demonstran tidak memprotes keberadaan imigran ataupun agama tertentu. Mereka menuntut perbaikan kesejahteraan, pelayanan publik, dan kebijakan ekonomi. Memang, demonstrasi tersebut juga diwarnai tindakan kekerasan, perusakan, dan penjarahan oleh kelompok tertentu. Namun, tindakan demikian perlu dibedakan dari aspirasi mayoritas demonstran yang menyampaikan tuntutannya secara damai. Mengabaikan perbedaan ini dapat menghasilkan diagnosis politik yang keliru.

Dilema Pemerintahan Moderat

Persoalan menjadi semakin rumit karena pemerintah Eropa menghadapi keterbatasan ekonomi dan fiskal yang serius. Selama puluhan tahun, negara-negara Eropa membangun sistem kesejahteraan sosial yang relatif maju. Pendidikan, kesehatan, pensiun, dan berbagai bentuk perlindungan sosial menjadi bagian penting dari hubungan antara negara dan masyarakat.

Namun, mempertahankan sistem tersebut membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang memadai dan keuangan negara yang sehat. Kini sejumlah negara Eropa menghadapi pertumbuhan ekonomi yang lemah, penduduk yang menua, meningkatnya kebutuhan pembiayaan sosial, serta tuntutan pengeluaran baru untuk pertahanan dan transisi energi.

Prancis memperlihatkan dilema ini dengan jelas. Ketika gerakan gilets jaunes mengguncang Prancis pada 2018–2019, pemerintah Macron masih dapat mengalokasikan dana tambahan untuk meredakan ketidakpuasan. Kini ruang fiskal semakin terbatas. Defisit anggaran yang besar dan kekhawatiran pasar keuangan membuat pemerintah sulit memenuhi tuntutan peningkatan pengeluaran.

Di satu sisi, masyarakat menghendaki pelayanan publik dan kesejahteraan yang lebih baik. Di sisi lain, pemerintah harus mengendalikan defisit dan utang negara. Inilah dilema yang tidak mudah diselesaikan. Namun, kesulitan tersebut juga memperlihatkan kelemahan politik moderat karena belum mampu menawarkan jalan keluar yang cukup meyakinkan bagi masyarakat.

Pemerintah mungkin dapat menjelaskan mengapa penghematan anggaran diperlukan. Tetapi penjelasan teknokratis semata tidak cukup bagi masyarakat yang menghadapi kesulitan ekonomi sehari-hari. Masyarakat membutuhkan bukan hanya penjelasan, melainkan juga harapan dan hasil nyata.

Ketika Imigran dan Agama Menjadi Sasaran

Dalam situasi ketidakpuasan yang meluas, politik identitas mudah memperoleh tempat. Persoalan ekonomi yang kompleks disederhanakan menjadi narasi bahwa kesulitan masyarakat disebabkan oleh kehadiran orang asing, imigran, atau kelompok agama tertentu. Narasi demikian mempunyai daya tarik politik karena menawarkan penjelasan yang mudah dipahami dan sasaran kemarahan yang jelas. Padahal, persoalan migrasi perlu dibedakan dari persoalan ekonomi yang lebih luas.

Tidak dapat disangkal bahwa migrasi yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan persoalan nyata, termasuk tekanan terhadap perumahan, pendidikan, pelayanan publik, dan integrasi sosial. Pemerintah berhak dan berkewajiban mengelola migrasi secara tertib serta memastikan bahwa integrasi sosial berlangsung dengan baik. Namun, mengakui adanya tantangan migrasi tidak berarti membenarkan pandangan bahwa imigran, apalagi kelompok agama tertentu, merupakan penyebab utama stagnasi ekonomi, defisit fiskal, atau memburuknya pelayanan publik. Berbagai persoalan tersebut memiliki akar struktural yang jauh lebih kompleks.

Menyalahkan imigran mungkin menghasilkan keuntungan politik jangka pendek. Namun, kebijakan demikian tidak otomatis meningkatkan produktivitas, memperbaiki keuangan negara, atau menciptakan lapangan kerja. Lebih berbahaya lagi, apabila persoalan sosial-ekonomi dibingkai sebagai konflik agama atau peradaban, masyarakat dapat terjebak dalam polarisasi yang semakin tajam. Akibatnya, energi politik yang seharusnya diarahkan untuk mencari solusi justru terserap dalam pertentangan identitas.

Populisme Mengisi Kekosongan

Ketidakpuasan terhadap pemerintahan moderat menciptakan peluang bagi kelompok populis, baik dari kanan maupun kiri. Kelompok populis kanan umumnya menonjolkan nasionalisme, pembatasan imigrasi, serta pemulihan keamanan dan ketertiban. Sementara itu, kelompok populis kiri lebih menekankan ketimpangan ekonomi, redistribusi kekayaan, dan kritik terhadap elite politik maupun ekonomi.

Meskipun memiliki orientasi ideologis berbeda, keduanya memperoleh momentum dari persoalan yang sama: melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap partai-partai arus utama.

Di Prancis, National Rally yang diasosiasikan dengan Marine Le Pen telah memperluas pengaruh politiknya. Pada saat yang sama, kelompok kiri yang dipimpin Jean-Luc Mélenchon juga menarik dukungan masyarakat yang kecewa terhadap kebijakan ekonomi pemerintah. Di Jerman, AfD menjadi tantangan serius bagi partai-partai moderat.

Tentu saja, populisme tidak selalu identik dengan ekstremisme atau penolakan terhadap demokrasi. Sebagian gerakan populis justru muncul sebagai bentuk protes terhadap elite yang dianggap tidak responsif terhadap aspirasi masyarakat.

Namun, persoalan menjadi serius ketika ketidakpuasan tersebut dimanfaatkan untuk melemahkan institusi demokrasi, mengikis independensi peradilan, membatasi kebebasan pers, atau mendiskriminasi kelompok minoritas.

Di sinilah muncul suatu paradoks. Demokrasi memberikan hak kepada masyarakat untuk mengganti pemerintah yang dianggap gagal. Tetapi apabila kekecewaan tersebut membuka jalan bagi kekuatan yang melemahkan institusi demokrasi, proses koreksi demokratis justru dapat menghasilkan ancaman baru terhadap demokrasi itu sendiri.

Dampak Geopolitik: Eropa yang Semakin Lemah?

Krisis politik Eropa bukan hanya persoalan domestik. Eropa merupakan salah satu pusat kekuatan ekonomi dan politik dunia. Stabilitas internalnya berpengaruh terhadap kemampuan Uni Eropa mengambil keputusan bersama dan memainkan peran internasional.

Ketika pemerintahan negara-negara utama Eropa menghadapi krisis kepercayaan, kemampuan mereka membangun konsensus mengenai berbagai persoalan strategis juga dapat terganggu. Padahal, Eropa sedang menghadapi tantangan eksternal yang tidak ringan.

Perang Rusia–Ukraina menuntut solidaritas dan komitmen jangka panjang. Ketidakpastian hubungan dengan Amerika Serikat menimbulkan pertanyaan mengenai masa depan kerja sama transatlantik. Pada saat yang sama, persaingan ekonomi dan teknologi dengan Tiongkok semakin intensif.

Eropa juga harus meningkatkan kemampuan pertahanan, memperkuat daya saing industri, dan mengurangi berbagai ketergantungan strategis. Semua itu memerlukan kepemimpinan politik yang kuat, kemampuan mengambil keputusan sulit, dan dukungan masyarakat.

Pemerintahan yang terus-menerus disibukkan oleh ketidakstabilan domestik akan lebih sulit menjalankan agenda strategis jangka panjang. Lebih jauh lagi, meningkatnya nasionalisme sempit dan fragmentasi politik berpotensi melemahkan solidaritas antarnegara anggota Uni Eropa.

Bagi Rusia, perpecahan Eropa dapat membuka peluang strategis. Sementara itu, perubahan keseimbangan politik Eropa juga akan memengaruhi hubungannya dengan Amerika Serikat, Tiongkok, dan negara-negara lain. Dengan demikian, krisis politik moderat di Eropa dapat memiliki konsekuensi geopolitik yang jauh melampaui kawasan tersebut.

Perkembangan Eropa mengingatkan kita pada persoalan mendasar dalam kehidupan demokrasi. Legitimasi pemerintahan tidak hanya diperoleh melalui pemilihan umum yang bebas dan adil. Legitimasi tersebut juga harus dipelihara melalui kemampuan pemerintah memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Dalam ilmu politik dikenal perbedaan antara input legitimacy, yaitu legitimasi yang bersumber dari proses politik yang demokratis, dan output legitimacy, yaitu legitimasi yang bersumber dari kemampuan pemerintahan menghasilkan kebijakan yang bermanfaat. Keduanya penting.

Pemerintahan yang efektif tetapi mengabaikan kebebasan, hak asasi manusia, dan akuntabilitas tidak dapat dianggap sebagai demokrasi yang sehat. Sebaliknya, pemerintahan yang dipilih secara demokratis tetapi terus-menerus gagal meningkatkan kesejahteraan juga berisiko kehilangan kepercayaan masyarakat.

Dengan kata lain, demokrasi tidak cukup hanya memberikan hak memilih. Demokrasi juga harus mampu memberikan hasil nyata bagi kehidupan masyarakat. Inilah tantangan yang kini dihadapi politik moderat Eropa.

Selama ini, partai-partai moderat sering menampilkan diri sebagai penjaga stabilitas, rasionalitas, dan institusi demokrasi. Semua itu tentu penting. Namun, masyarakat juga membutuhkan perubahan, perbaikan kesejahteraan, dan harapan akan masa depan yang lebih baik.

Apabila politik moderat hanya menawarkan stabilitas tanpa kemajuan yang dirasakan masyarakat, sementara kelompok populis menawarkan perubahan yang lebih menarik, tidak mengherankan apabila sebagian pemilih mulai mencari alternatif.

Pelajaran bagi Indonesia

Perkembangan Eropa mengandung pelajaran yang relevan bagi negara-negara demokrasi lainnya, termasuk Indonesia.

Pertama, stabilitas politik harus disertai kemampuan meningkatkan kesejahteraan. Stabilitas yang tidak menghasilkan perbaikan kehidupan masyarakat akan sulit dipertahankan dalam jangka panjang.

Kedua, kualitas pemerintahan atau effective governance menjadi sangat penting. Pemerintah tidak cukup hanya memiliki visi besar, program ambisius, atau janji politik yang menarik. Yang lebih menentukan adalah kemampuan melaksanakan kebijakan dan memberikan hasil yang dapat dirasakan masyarakat.

Ketiga, politik identitas tidak boleh dijadikan pengganti penyelesaian persoalan struktural. Menyalahkan kelompok tertentu mungkin menguntungkan secara politik, tetapi tidak menyelesaikan persoalan produktivitas, ketimpangan, pengangguran, atau buruknya pelayanan publik.

Keempat, kekuatan domestik merupakan salah satu fondasi penting efektivitas kebijakan luar negeri. Negara yang ekonominya tangguh, masyarakatnya percaya kepada pemerintah, dan institusinya berfungsi baik akan lebih mampu menghadapi tekanan internasional serta memperjuangkan kepentingan nasionalnya.

Sejatinya, pelajaran tersebut berlaku bukan hanya bagi pemerintahan moderat, tetapi juga bagi pemerintahan dengan orientasi politik apa pun.

Ikuti Whatsapp Channel Republika