Oleh : Akiedo Zawa
Ketua Umum PKC PMII Jawa Timur
Setiap tanggal 10 November, bangsa ini kembali menundukkan kepala untuk mengenang mereka yang telah mempertaruhkan nyawa demi mempertahankan kemerdekaan. Surabaya menjadi saksi bagaimana keberanian, pengorbanan, dan keyakinan dapat menjelma menjadi kekuatan yang melampaui keterbatasan persenjataan.
Namun, Hari Pahlawan semestinya tidak berhenti sebagai ritual mengenang masa lalu. Ia harus menjadi ruang refleksi untuk mempertanyakan satu hal mendasar: setelah kemerdekaan berhasil dipertahankan, bagaimana kita memastikan bahwa cita-cita kemerdekaan itu tetap hidup?
Sejarah 10 November 1945 tidak dapat dilepaskan dari peran para ulama dan santri. Tiga minggu sebelum pertempuran besar di Surabaya, tepatnya 22 Oktober 1945, para ulama Nahdlatul Ulama mengeluarkan Resolusi Jihad. Keputusan yang lahir dari pertemuan para konsul NU se-Jawa dan Madura di Surabaya tersebut menegaskan kewajiban mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dari ancaman kembalinya penjajahan.
Resolusi Jihad bukan sekadar keputusan keagamaan. Ia merupakan pernyataan sikap kebangsaan bahwa kemerdekaan bukan sesuatu yang boleh diserahkan kembali kepada kekuatan kolonial. Di dalamnya, agama menemukan relevansinya sebagai sumber keberanian moral untuk membela tanah air. Para kiai, santri, dan masyarakat bergerak ke medan perjuangan. Mereka yang selama ini ditempa di pesantren, dengan keterbatasan perlengkapan dan persenjataan, berdiri di barisan depan mempertahankan Republik.
Dari Surabaya, kita belajar bahwa nasionalisme bukan monopoli kelompok tertentu. Kemerdekaan Indonesia merupakan hasil perjuangan kolektif seluruh elemen bangsa. Para santri tidak hanya mewariskan tradisi keilmuan dan spiritualitas, tetapi juga teladan tentang keberanian mengambil tanggung jawab sejarah. Mereka memahami bahwa mencintai tanah air tidak cukup diucapkan, melainkan harus dibuktikan melalui pengorbanan.
Akan tetapi, sejarah kepahlawanan tidak berhenti ketika peperangan usai. Setiap zaman memiliki medan perjuangannya sendiri. Jika generasi 1945 menghadapi ancaman kolonialisme dan mempertahankan kemerdekaan dengan senjata, generasi berikutnya dituntut menjaga agar kemerdekaan tidak kehilangan substansi: keadilan, kemanusiaan, kebebasan berpikir, dan kesejahteraan rakyat.
Di sinilah kita perlu mengingat sosok Mahbub Djunaidi, seorang tokoh yang memperlihatkan bahwa pena juga dapat menjadi senjata perjuangan.
Bagi keluarga besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), nama Mahbub Djunaidi bukan sekadar bagian dari catatan sejarah organisasi. Ia merupakan Ketua Umum pertama PMII, seorang organisatoris, wartawan, sastrawan, sekaligus tokoh Nahdlatul Ulama. Ia dikenal sebagai Pendekar Pena, julukan yang tidak lahir semata-mata karena kepiawaiannya merangkai kata, tetapi juga karena keberaniannya menjadikan tulisan sebagai alat untuk menguji kekuasaan, membongkar ketidakadilan, dan menjaga akal sehat publik.
Mahbub memiliki karakter intelektual yang khas. Ia kritis tanpa harus kehilangan humor, tajam tanpa kehilangan kemanusiaan, dan berani tanpa harus terjebak dalam kebencian. Melalui tulisan-tulisannya, ia menghadirkan kritik dengan cara yang cerdas, kadang jenaka, tetapi menyimpan pesan yang serius. Ia menunjukkan bahwa kritik bukanlah tindakan memusuhi bangsa, melainkan bagian dari kecintaan terhadap bangsa itu sendiri.
Keberanian Mahbub menjadi penting untuk dibaca kembali di tengah kehidupan demokrasi kita hari ini. Sebab, kemerdekaan yang hanya menghasilkan kebebasan tanpa keberanian mengoreksi penyimpangan akan kehilangan maknanya. Demokrasi membutuhkan warga negara yang kritis, pers yang merdeka, intelektual yang independen, serta generasi muda yang tidak mudah tunduk pada kepentingan kekuasaan.
Kita hidup pada masa ketika informasi berlimpah, tetapi tidak selalu diikuti kedalaman pengetahuan. Suara semakin mudah diproduksi, tetapi keberanian menyampaikan kebenaran justru kerap berhadapan dengan tekanan. Kritik tidak jarang dianggap sebagai permusuhan, perbedaan pendapat diperlakukan sebagai ancaman, sementara ruang publik semakin rentan dipenuhi kegaduhan yang tidak produktif.
Dalam situasi seperti ini, warisan Mahbub menjadi semakin relevan. Ia mengajarkan bahwa seorang aktivis tidak cukup hanya lantang berbicara, tetapi harus memiliki kedalaman berpikir. Tidak cukup hanya pandai mengkritik, tetapi juga harus mampu menawarkan gagasan. Tidak cukup hanya dekat dengan kekuasaan, tetapi harus tetap memiliki keberanian untuk mengingatkan ketika kekuasaan menjauh dari kepentingan rakyat.
Bagi PMII, menghidupkan kembali pemikiran Mahbub berarti mengembalikan intelektualitas sebagai napas pergerakan. Organisasi mahasiswa tidak boleh hanya menjadi ruang reproduksi jabatan dan perebutan pengaruh. Ia harus menjadi tempat lahirnya manusia merdeka yang memiliki kapasitas keilmuan, keberanian moral, dan kepekaan sosial. Kader PMII harus mampu membaca zaman, menguasai pengetahuan, mengawal kebijakan publik, serta berdiri bersama masyarakat yang hak-haknya terabaikan.
Kita tidak boleh hanya bangga menyebut Mahbub sebagai pendiri dan Ketua Umum pertama PMII, sementara tradisi membaca, menulis, berdiskusi, dan berpikir kritis semakin kehilangan tempat dalam kehidupan organisasi. Mengagumi seorang tokoh semestinya berujung pada keberanian untuk meneruskan nilai-nilai yang diperjuangkannya.
Lebih dari itu, sudah saatnya negara memberikan pengakuan yang layak terhadap jasa dan pengabdian Mahbub Djunaidi melalui penetapannya sebagai Pahlawan Nasional. Pengusulan ini bukan semata-mata karena ia merupakan tokoh besar PMII atau bagian dari keluarga besar Nahdlatul Ulama. Penghormatan tersebut harus didasarkan pada kontribusi nyata Mahbub bagi perjalanan bangsa: dalam gerakan mahasiswa, dunia jurnalistik, kesusastraan, kehidupan demokrasi, dan perjuangan sosial-politik.
Negara perlu melihat bahwa kepahlawanan tidak hanya lahir dari medan pertempuran. Mereka yang menjaga kemerdekaan berpikir, memperjuangkan kebebasan pers, merawat demokrasi, dan berani mengoreksi ketidakadilan juga memberikan sumbangsih penting bagi kehidupan kebangsaan. Mahbub Djunaidi adalah salah satu figur yang merepresentasikan nilai-nilai tersebut.
Karena itu, PKC PMII Jawa Timur mendorong agar ikhtiar pengusulan Mahbub Djunaidi sebagai Pahlawan Nasional dikawal secara serius dan kolektif. PB PMII, keluarga besar Nahdlatul Ulama, insan pers, akademisi, budayawan, serta seluruh elemen masyarakat perlu mengambil bagian dalam membangun dokumentasi sejarah, kajian akademik, dan dukungan publik yang kuat. Pengakuan negara terhadap Mahbub akan menjadi penghormatan bagi tradisi intelektual dan keberanian berpikir kritis yang merupakan bagian penting dari perjalanan Republik Indonesia.
Pada akhirnya, Hari Pahlawan mengingatkan kita bahwa setiap generasi memiliki panggilan sejarahnya sendiri. Kita mungkin tidak lagi diminta mengangkat bambu runcing untuk menghadapi tentara kolonial. Namun, kita tetap dituntut memiliki keberanian untuk melawan kebodohan, kemiskinan, ketidakadilan, penyalahgunaan kekuasaan, dan segala bentuk penindasan yang menghambat cita-cita kemerdekaan.
Jika dahulu para santri mempertaruhkan nyawa demi tegaknya Republik, maka hari ini kita harus memastikan Republik berdiri di atas keadilan dan keberpihakan kepada rakyat. Jika dahulu Mahbub Djunaidi mengangkat pena untuk menjaga akal sehat dan martabat bangsa, maka hari ini kita tidak boleh membiarkan pena kehilangan keberaniannya.
Sebab, pahlawan bukan hanya mereka yang hidup dalam ingatan sejarah, melainkan mereka yang nilai perjuangannya terus bekerja dalam kehidupan generasi berikutnya.
Jangan sampai kita menjadi generasi yang paling lantang merayakan jasa para pahlawan, tetapi paling sunyi ketika diminta meneruskan perjuangannya.
Kepahlawanan bukan hanya tentang keberanian mengangkat senjata, tetapi juga keberanian menjaga kemerdekaan, memperjuangkan kebenaran, dan melawan ketidakadilan melalui pemikiran.
Ikuti Whatsapp Channel Republika