Oleh : Jaharuddin
Ekonom Universitas Muhammadiyah Jakarta
JAKARTA — Wakaf Indonesia membutuhkan orang-orang terbaik. Bukan hanya mereka yang memahami fikih wakaf dan memiliki semangat pengabdian, tetapi juga profesional yang menguasai investasi, keuangan, teknologi, pengembangan usaha, komunikasi, dan tata kelola kelembagaan. Persoalannya, tenaga profesional tidak cukup hanya diajak berjuang. Mereka juga membutuhkan penghasilan yang layak, kepastian pekerjaan, kesempatan berkembang, dan masa depan keluarga yang terjamin. Di sinilah muncul pertanyaan penting yang harus dijawab secara serius, dari mana lembaga wakaf memperoleh uang untuk membayar mereka?
Pertanyaan tersebut bukan sekadar urusan gaji. Ini menyangkut masa depan kelembagaan wakaf berkelanjutan. Kita tidak mungkin terus berharap wakaf dikelola dengan standar profesional yang tinggi apabila sistem pembiayaan organisasinya belum dibangun secara memadai. Keikhlasan merupakan kekuatan moral yang harus dijaga, tetapi keikhlasan tidak seharusnya dijadikan pengganti sistem kesejahteraan. Pengabdian dan penghasilan yang layak bukan dua hal yang bertentangan. Keduanya justru perlu dipertemukan agar lembaga wakaf mampu menarik, mengembangkan, dan mempertahankan sumber daya manusia berkualitas.
Langkah pertama adalah mengubah cara pandang terhadap biaya kelembagaan. Gaji profesional, pengembangan teknologi, pelatihan, audit, dan pembangunan sistem kerja tidak semestinya dipandang hanya sebagai beban administrasi. Pengeluaran tersebut merupakan investasi untuk meningkatkan kemampuan lembaga menjaga dan mengembangkan amanah wakaf. Namun, seperti investasi lainnya, pembiayaan kelembagaan harus memiliki tujuan, ukuran keberhasilan, dan pertanggungjawaban yang jelas. Lembaga tidak perlu membangun organisasi mahal, tetapi harus membangun organisasi yang benar-benar mampu bekerja.
Langkah berikutnya adalah memisahkan secara tegas antara ekonomi harta wakaf dan ekonomi organisasi pengelolanya. Harta wakaf harus dipelihara dan dikembangkan sesuai ketentuan syariah, hukum, dan ikrar wakif. Sementara itu, organisasi nazhir memerlukan sumber pendapatan yang sah untuk menjalankan tanggung jawabnya. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 memberikan hak kepada nazhir untuk memperoleh imbalan paling banyak sepuluh persen dari hasil bersih pengelolaan dan pengembangan wakaf. Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2020 juga membuka ruang bagi nazhir untuk meminta biaya administrasi atau operasional kepada wakif tanpa mengurangi wakaf. Kedua ketentuan ini menunjukkan bahwa pembiayaan pengelolaan wakaf memiliki dasar hukum, tetapi harus dikelola secara tertib dan tidak boleh menggerus pokok wakaf.
Meski demikian, mengandalkan imbalan nazhir saja sering kali belum mencukupi. Bayangkan sebuah lembaga mengelola dana wakaf produktif Rp10 miliar dengan hasil bersih lima persen setahun. Hasil bersihnya Rp500 juta. Jika imbalan nazhir ditetapkan sebesar sepuluh persen, lembaga memperoleh Rp50 juta setahun, atau sekitar Rp4,17 juta sebulan. Angka ini merupakan ilustrasi, tetapi pesannya jelas, aset wakaf yang besar belum tentu menghasilkan pendapatan operasional yang cukup untuk membayar tim profesional. Karena itu, lembaga membutuhkan rancangan pembiayaan yang tidak semata-mata bergantung pada imbalan hasil wakaf.
Salah satu terobosan yang layak dikembangkan adalah Dana Penguatan Kelembagaan Wakaf. Dana ini bukan pokok wakaf, melainkan dukungan nonwakaf yang secara khusus dihimpun untuk membangun kemampuan organisasi. Sumbernya dapat berasal dari hibah, donasi operasional, dukungan pengusaha, program sosial perusahaan, maupun kemitraan filantropi. Penggunaannya ditujukan untuk membiayai profesional inti, sistem digital, pelatihan, audit, dan inovasi. Dana ini perlu mempunyai anggaran, rekening atau pencatatan terpisah sesuai kebutuhan, kebijakan penggunaan, serta laporan yang transparan. Dengan demikian, para pendukung mengetahui bahwa kontribusi mereka digunakan untuk memperkuat institusi yang menjaga dan mengembangkan wakaf.
Gagasan ini juga membuka peluang lahirnya kemitraan baru. Pengusaha, perusahaan, dan filantropis tidak selalu harus diajak mendanai pembangunan aset wakaf. Mereka dapat diajak menjadi mitra penguatan kelembagaan selama tiga sampai lima tahun. Misalnya, satu mitra membantu membiayai tenaga keuangan dan kepatuhan, mitra lain mendukung sistem teknologi, sementara mitra berikutnya membiayai pengembangan profesional. Bantuan tersebut disertai sasaran yang terukur, seperti perbaikan kualitas laporan, peningkatan produktivitas aset, penguatan penghimpunan, dan perluasan manfaat sosial. Dengan pendekatan demikian, dukungan operasional berubah dari bantuan rutin tanpa arah menjadi pembiayaan pembangunan kapasitas yang dapat dinilai hasilnya.
Selain dukungan filantropi, lembaga wakaf perlu mengembangkan sumber pendapatan organisasi yang berulang. Nazhir dapat mengevaluasi peluang layanan pelatihan, konsultasi, pengembangan teknologi, atau kegiatan usaha nonwakaf yang sesuai dengan kewenangan dan bentuk badan hukumnya. Surplus bersih dari kegiatan tersebut dapat menjadi salah satu penopang pembiayaan organisasi. Namun, kegiatan ini harus dirancang hati-hati agar tidak menimbulkan konflik kepentingan, mencampurkan harta wakaf dengan harta organisasi, atau menggeser fokus pelayanan kepada mauquf’alaih. Diversifikasi pendapatan bukan berarti mengubah lembaga wakaf menjadi perusahaan biasa, melainkan membangun kemampuan ekonomi untuk menjalankan misi sosial secara berkelanjutan.
Kemandirian kelembagaan juga tidak selalu berarti setiap lembaga harus memiliki seluruh tenaga ahli sebagai pegawai tetap. Bagi nazhir yang masih kecil, strategi yang lebih masuk akal adalah membangun tim inti yang ramping dan menggunakan layanan profesional bersama. Beberapa lembaga dapat bekerja sama memperoleh tenaga hukum, akuntansi, teknologi, atau pengembangan investasi. Perguruan tinggi, asosiasi nazhir, lembaga keuangan syariah, dan perusahaan profesional dapat menjadi mitra. Dengan cara ini, lembaga memperoleh akses terhadap kompetensi tinggi tanpa harus menanggung seluruh biaya sendiri. Kolaborasi semacam ini berpotensi menjadi solusi penting bagi lembaga wakaf swasta yang belum mempunyai skala ekonomi besar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika