Oleh : Yasmina Hasni
Pendiri Peri Bumi gerakan lingkungan berbasis ibu dan keluarga di Jakarta. Pemilik Roots Learning Center.
"Akhirnya, kesehatan jiwa datang juga ke ruangan ini."
Kalimat itu diucapkan Oliver Schmoll dari WHO di Paviliun Kesehatan WHO COP 31, Rabu (11/11). Ruangan cukup penuh. Di depan saya, para panelis dari WHO, UNICEF, UNDP, kementerian kesehatan Vanuatu, sampai otoritas kesehatan Australia Selatan duduk berjajar.
Saya tersenyum mendengarnya, setengah lega, setengah getir. Lega karena akhirnya topik ini dibicarakan di forum iklim terbesar di dunia. Getir karena butuh 31 kali COP sampai kita mau mengakui bahwa krisis iklim bukan hanya membakar hutan dan menenggelamkan pulau, tapi juga melukai jiwa manusia.
Dari bukti menuju aksi
Sesi bertajuk Mental Health in Climate Policy: Turning Evidence into Action ini digelar United for Global Mental Health dan Climate Cares. Pembicaranya beragam: Natalia Linou (UNDP), Akfer Karaoglan Kahilogullari (WHO Türkiye), Jenny Stephens (Direktur Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan Vanuatu), Muskan Lamba (Global Mental Health Action Network), Oliver Schmoll (WHO Eropa), Kimberly Humphrey (South Australia Health), Litiana Lagibalavu (Climate and Health Alliance), dan Gernot Laganda (UNICEF).
Pesan yang disampaikan sebetulnya sederhana: Kita sudah punya cukup bukti, sekarang saatnya bertindak.
Buktinya memang tidak main-main: Biaya ekonominya besar. The Lancet Psychiatry memperkirakan biaya gangguan jiwa akibat perubahan iklim bisa mencapai 245 miliar dolar AS per tahun pada 2050. Tapi kesehatan jiwa masih jarang masuk kebijakan iklim. Karena itu jurnal ini membentuk Komisi tentang Perubahan Iklim dan Kesehatan Jiwa, yang memberi perhatian khusus pada anak-anak, remaja, dan perempuan hamil.
Panas ekstrem memukul jiwa. Laporan Protecting Mental Health from Extreme Heat dari United for Global Mental Health mengutip meta-analisis yang menemukan gelombang panas berkaitan dengan kenaikan 9,7 persen rawat inap karena gangguan jiwa. Seorang anak yang lahir hari ini diperkirakan mengalami rata-rata tujuh kali lebih banyak gelombang panas dibanding kakek-neneknya.
Rencana aksinya masih bolong. Dari 143 rencana aksi panas yang dikaji laporan itu, 57 persen menyebut kesehatan jiwa. Tapi hanya 24 persen yang membahasnya dengan sungguh-sungguh, dan hanya 14 persen yang punya intervensi nyata.
Hampir semua negara belum memasukkannya. Survei WHO tahun 2021 terhadap 95 negara menemukan hanya 9 negara yang memasukkan dukungan kesehatan jiwa dan psikososial ke rencana nasional kesehatan dan perubahan iklimnya.
Padahal, bahkan tanpa krisis iklim pun, kondisi kita sudah berat. Menurut policy brief WHO, sekitar 1 miliar orang di dunia hidup dengan gangguan jiwa, median tenaga kesehatan jiwa hanya 13 orang per 100.000 penduduk, dan hanya 2 persen anggaran kesehatan pemerintah dialokasikan untuk kesehatan jiwa.
Kesehatan jiwa sudah masuk ruang diskusi, lalu apa?
Oliver Schmoll (WHO) membuka dengan pertanyaan yang tepat. Kesehatan jiwa sudah masuk ruangan, lalu apa? Kita butuh solusi yang "dingin", dalam arti harfiah dan kiasan. Solusi yang benar-benar meredam panas, sekaligus menenangkan jiwa.
Pertanyaan tersebut kemudian dilanjutkan dengan ujaran dari Akfer Karaoglan Kahilogullari (WHO Türkiye), yang mengingatkan bahwa dampak iklim pada kesehatan jiwa paling berat dirasakan oleh kelompok rentan, bahkan sejak usia sangat muda. Ironisnya, merekalah yang pertama menyadari hal yang sedang terjadi, tapi suaranya paling jarang didengar. Kesehatan jiwa harus masuk kebijakan iklim, katanya. Namun kemudian ia dengan jujur menyatakan bahwa, jalannya masih panjang, dan sebagian besar negara belum memasukkannya dalam rencana iklim.
Gernot Laganda (UNICEF) juga menyampaikan dua hal yang paling saya garisbawahi. Pertama, kita tidak cukup hanya memahami masalahnya lebih baik, kita harus menemukan solusinya. Kedua, banyak solusi tidak butuh uang tambahan dari donor. Contohnya sederhana: hubungkan keluarga ke sistem peringatan dini.
Kalimat selanjutnya dari Gernot yang membuat saya mengangguk keras. “Kalau ekonomi orang tua terdampak, anak-anak pasti ikut terdampak,” ujarnya.
Litiana Lagibalavu (Climate and Health Alliance), dari kawasan Pasifik, mendorong pemerintah tidak berhenti di komitmen menangani krisis iklim. Pemerintah juga harus membiayai transisi dan solusinya, dari bawah ke atas, dimulai dari komunitas. Sementara Kimberly Humphrey dari Australia Selatan, menutup dengan pesan: komunitas yang tangguh, yang menjadi kelompok dukungan satu sama lain, adalah fondasi kesehatan jiwa yang kuat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika