Oleh : Hasanuddin Ali
CEO Alvara Research Center
Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan wakil presiden pada 12 November 2026 membuka babak baru dalam pemerintahan Prabowo Subianto. Untuk pertama kalinya sejak menjabat sebagai presiden, Prabowo Subianto dihadapkan pada keputusan politik yang sangat menentukan, yakni memilih sosok baru yang akan mendampinginya menjalankan pemerintahan hingga 2029.
Secara konstitusional, Presiden akan mengajukan dua nama calon wakil presiden untuk dipilih oleh MPR. Akan tetapi, persoalan yang dihadapi Prabowo tentu lebih rumit daripada sekadar memilih dua nama yang memenuhi persyaratan konstitusional. Keputusan tersebut akan memengaruhi hubungan politik di dalam koalisi, persepsi publik terhadap pemerintah, dan bahkan konfigurasi politik menuju Pemilu 2029. Karena itu, pertanyaan pentingnya adalah bukan sekadar siapa yang paling layak menjadi wakil presiden, melainkan sosok seperti apa yang paling dibutuhkan Prabowo dalam situasi politik sekarang.
Saya melihat setidaknya ada tiga kriteria utama yang perlu menjadi pertimbangan Presiden Prabowo. Pertama, calon wakil presiden harus mampu merepresentasikan generasi muda. Kedua, kehadirannya tidak boleh mengganggu stabilitas dan kohesivitas partai-partai koalisi. Ketiga, dan mungkin yang paling menentukan, sosok tersebut harus mampu menjadi booster bagi Prabowo dalam meraih kepecayaan publik.
Mempertahankan pemilih muda
Ada satu kenyataan elektoral dari Pilpres 2024 yang tidak boleh diabaikan. Salah satu kekuatan utama pasangan Prabowo-Gibran adalah dukungan yang sangat besar dari pemilih muda. Berdasarkan exit poll Litbang Kompas pada Pemilu 2024, pasangan Prabowo-Gibran memperoleh dukungan 65,9 persen dari pemilih Generasi Z. Pada kelompok milenial muda, dukungannya mencapai 59,6 persen. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan dukungan pasangan ini pada kelompok usia yang lebih tua.
Tentu kita tidak boleh langsung menyimpulkan bahwa seluruh dukungan anak muda tersebut semata-mata disebabkan oleh kehadiran Gibran. Popularitas Prabowo, dukungan Presiden Joko Widodo ketika itu, serta strategi komunikasi politik yang lebih dekat dengan budaya populer, Gemoy misalnya, juga berperan penting. Meski demikian, kehadiran Gibran sebagai representasi generasi muda merupakan salah satu unsur yang membedakan pasangan tersebut dari dua pasangan kompetitornya.
Kombinasi Prabowo dan Gibran menghadirkan dua karakter yang berbeda. Prabowo merepresentasikan pengalaman, ketegasan, dan kepemimpinan senior. Sementara Gibran memberikan dimensi generasi muda, baik melalui usia maupun gaya komunikasi politiknya. Perbedaan karakter tersebut menjadi bagian dari daya tarik pasangan ini.
Dengan keluarnya Gibran, Prabowo berpotensi kehilangan salah satu unsur penting dalam komposisi politik yang membawanya memenangi Pilpres 2024. Karena itu, mempertahankan keterhubungan dengan pemilih muda semestinya menjadi pertimbangan penting dalam memilih wakil presiden baru.
Apalagi, struktur demografi penduduk dan pemilih Indonesia semakin didominasi generasi muda. Data KPU menunjukkan bahwa pemilih Gen Z dan milenial secara keseluruhan mencakup lebih dari separuh pemilih pada Pemilu 2024. Menjelang 2029, pengaruh politik kelompok ini akan semakin besar seiring bertambahnya pemilih baru dari Gen Z.
Karena itu dibutuhkan sosok pemimpin dengan karakter kepemimpinan yang relevan bagi generasi muda, di antaranya terbuka, komunikatif, memahami transformasi digital, serta memiliki perhatian terhadap persoalan pekerjaan, pendidikan, mobilitas sosial, dan masa depan ekonomi mereka.
Menjaga kohesivitas koalisi
Kriteria kedua berkaitan dengan stabilitas politik pemerintahan. Prabowo memimpin koalisi besar yang ditopang sejumlah partai dengan kepentingan, sejarah hubungan, dan ambisi politik yang berbeda. Koalisi besar memang memberikan keuntungan berupa dukungan politik yang luas di parlemen. Akan tetapi, besarnya jumlah partai pendukung tidak otomatis menjamin kuatnya kohesivitas politik. Dalam praktiknya, hubungan antarpartai selalu dipengaruhi oleh distribusi kekuasaan, akses terhadap kebijakan, dan perhitungan politik jangka panjang.
Pemilihan wakil presiden baru berpotensi mengubah keseimbangan tersebut. Figur yang berasal dari salah satu partai koalisi mungkin memberikan keuntungan bagi partai bersangkutan, tetapi pada saat yang sama dapat memunculkan kecemburuan atau kekhawatiran dari partai lainnya. Terlebih lagi, jabatan wakil presiden bukan sekadar jabatan dalam pemerintahan. Posisi tersebut juga memiliki nilai strategis dalam kontestasi politik berikutnya.
Di sinilah Prabowo membutuhkan figur yang dapat diterima oleh sebagian besar kekuatan politik pendukungnya tanpa menimbulkan persaingan baru yang justru mengganggu jalannya pemerintahan.
Kohesivitas koalisi tidak berarti semua partai harus memperoleh keuntungan politik yang sama. Hal yang lebih penting adalah adanya kesepahaman bahwa pilihan wakil presiden merupakan bagian dari kepentingan bersama untuk menjaga keberlanjutan dan efektivitas pemerintahan.
Karena itu, sosok yang relatif tidak konfrontatif, memiliki kemampuan membangun komunikasi lintas partai, dan tidak dipersepsikan sebagai ancaman langsung terhadap kepentingan politik kelompok lain akan memiliki keunggulan tersendiri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika