Jumat 20 Nov 2026 09:59 WIB

Bisnis Boleh Untung, Hak Pekerja Jangan Buntung

Hubungan antara dunia usaha dan pemenuhan HAM masih membutuhkan perhatian.

Massa dari elemen serikat buruh menggelar aksi di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (6/10/2026).
Foto: Republika/Thoudy Badai
Massa dari elemen serikat buruh menggelar aksi di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (6/10/2026).

Oleh : Dedy Darmawan Nasution
Staf Riset/Penata Layanan Operasional Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia HAM, Kementerian Hak Asasi Manusia

Perdebatan antara hak pekerja dan target perusahaan mengejar profit memang seolah tak punya ujung. Di satu sisi, perusahaan dituntut terus tumbuh, mengejar target, dan menjaga grafik keuntungan agar tak terjun bebas. Di sisi lain, pekerja harus berjibaku dengan realitas hidup yang tak kalah pelik. Upah yang layak, kenaikan biaya hidup yang kerap tak sebanding dengan penghasilan, hingga tuntutan produktivitas yang terkadang terasa seperti perlombaan tanpa garis finish.

Dalam situasi ini, keseimbangan antara kepentingan bisnis dan hak pekerja menjadi persoalan tersendiri di Tanah Air. Sementara itu, kebutuhan akan lapangan kerja terus menjadi tantangan di tengah besarnya jumlah penduduk dan terus bertambah. 

Perusahaan perlu berkembang untuk membuka dan mempertahankan lapangan kerja. Namun, ketika keuntungan menjadi ukuran utama keberhasilan, nasib orang-orang yang menggerakkan roda perusahaan berisiko terselip di antara angka-angka laporan keuangan.

Di dunia korporasi, istilah efisiensi terdengar begitu seksi di ruang rapat. Namun, bagi pekerja, efisiensi bisa punya cerita berbeda: beban kerja bertambah, tenaga semakin terkuras, namun kesejahteraan belum tentu ikut meningkat. Belum lagi, persoalan upah yang dirasa tak sebanding dengan beban pekerjaan, diskriminasi, ketidakpastian hubungan kerja, hingga terbatasnya ruang untuk menyampaikan aspirasi.

Pada 2024, Komnas HAM menerima 2.050 aduan dugaan pelanggaran HAM di Indonesia, dan korporasi menjadi pihak yang diadukan dalam 231 aduan. Setahun kemudian pada 2025, jumlah pengaduan dugaan pelanggaran HAM yang diterima Komnas HAM tercatat mencapai 2.796 aduan. Dari jumlah itu, sebanyak 452 aduan melibatkan korporasi, termasuk 182 aduan yang secara khusus berkaitan dengan isu ketenagakerjaan.

Salah satu konteks yang mewarnai periode tersebut adalah kebijakan pemerintah melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global. Kebijakan itu dimaksudkan untuk menjaga keberlangsungan usaha sekaligus mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK) di tengah tekanan ekonomi global pada saat itu. 

Namun, kebijakan penyesuaian waktu kerja dan pengupahan justru memunculkan kekhawatiran mengenai pemenuhan hak pekerja. Situasi ini menunjukkan pentingnya memastikan agar langkah penyelamatan lapangan usaha bukan malah mengesampingkan kesejahteraan para pekerja di dalamnya.

Data tersebut menjadi pengingat bahwa hubungan antara dunia usaha dan pemenuhan HAM masih membutuhkan perhatian. Di tengah orientasi bisnis yang semakin menekankan keuntungan dan efisiensi, upaya mengerem ketidakadilan di lingkungan perusahaan tak cukup berhenti pada imbauan. 

Diperlukan langkah nyata untuk memastikan bahwa aktivitas bisnis harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak dan martabat manusia. Kehadiran Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham) turut menghadirkan harapan agar perlindungan HAM semakin terintegrasi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dunia kerja.

Rekapitulasi Indeks HAM Tahun 2024 yang disusun Kementerian HAM bersama Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat skor agregat Indeks HAM sebesar 63,20. Namun, jika ditelisik lebih jauh, skor pada indikator Hak atas Pekerjaan dalam Dimensi Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya masih berada pada angka 50,84.

Angka tersebut menghadirkan tantangan dan dilema tersendiri. Di satu sisi, pekerja membutuhkan perlindungan atas upah, kesejahteraan, dan kondisi kerja yang layak. Di sisi lain, masih ada masyarakat yang berjuang mendapatkan pekerjaan. Artinya, tantangan ketenagakerjaan tidak berhenti pada penciptaan lapangan kerja, tetapi juga memastikan bahwa pekerjaan yang tersedia mampu memberikan penghidupan yang layak dan menghormati hak asasi setiap manusia.

Ekonomi Tumbuh, Pekerja Dapat Apa? 

Mengutip laporan terakhir BPS, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga kuartal II tahun 2026 menyentuh angka 5,29 persen secara tahunan (year on year/yoy). Pertumbuhan itu bila dilihat menurut lapangan usaha, didominasi oleh industri padat karya, khususnya industri pengolahan yang berkontribusi sebesar 18,5 persen. 

Bila dibedah lebih dalam, industri makanan dan minuman yang merupakan bagian dari industri pengolahan tumbuh 6,51 persen. Pertumbuhan itu jelas didorong oleh peningkatan permintaan dalam negeri dan luar negeri. Besarnya kontribusi industri ini bukan hal baru. Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga juga menjadi komponen terbesar dalam struktur PDB Indonesia, dengan porsi lebih dari 50 persen.

Sementara itu, masih dari laporan terakhir BPS, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) per bulan Mei 2026 sebanyak 7,22 juta orang. Meski terbilang besar, jumlah ini sedikit menurun dari bulan Februari 2026 yang sebesar 7,24 juta orang, juga lebih kecil bila dibanding ketika masa pandemi Covid-19 tahun 2022 lalu yang sempat mencapai 8,4 juta orang. 

Kita tentu tidak menutup mata bahwa pengangguran masih menjadi persoalan yang perlu ditangani. Membuka lapangan kerja tetap penting, tetapi memastikan pekerjaan yang tersedia mampu memberikan penghidupan layak dan menghormati hak pekerja juga tak kalah mendesak. Pertumbuhan ekonomi semestinya tidak hanya tercermin dari angka investasi dan peningkatan produksi, tetapi juga dari membaiknya kesejahteraan masyarakat yang ikut menggerakkannya.

Karena itu, upaya meningkatkan kualitas dunia usaha perlu berjalan beriringan dengan penguatan pemahaman mengenai hak asasi manusia. Pelaku usaha, serikat pekerja, komunitas buruh, perlu memahami bahwa menghormati HAM bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif atau menghindari persoalan hukum. Lebih dari itu, prinsip HAM perlu menjadi bagian dari cara perusahaan mengambil keputusan, mengelola tenaga kerja, hingga menjalankan kewajiban sebagai pekerja. 

Mengerem Ketidakadilan dengan Pelatihan HAM 

Salah satu langkah yang dapat ditempuh ialah memperkuat edukasi dan pendampingan bagi pelaku usaha melalui pelatihan audit bisnis berperspektif HAM. Pelatihan ini dapat membantu perusahaan mengenali risiko dan dampak kegiatan bisnis terhadap hak pekerja, mulai dari persoalan upah, diskriminasi, keselamatan kerja, hingga pemenuhan hak-hak dasar lainnya. Dengan pemahaman tersebut, perusahaan diharapkan mampu mengidentifikasi potensi masalah sejak dini dan mengambil langkah perbaikan sebelum ketidakadilan semakin meluas.

Tersedianya berbagai pelatihan dan edukasi yang komprehensif sebetulnya tertuang jelas dalam Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia (UNGPs). Suatu negara, dalam prinsip tersebut, harus memastikan bahwa kementerian, badan pemerintah, dan lembaga negara harus menyediakan informasi, pelatihan, dan dukungan yang relevan bagi dunia bisnis. Prinsip ini bahkan telah dirumuskan dan diadopsi menjadi Resolusi Dewan HAM PBB Nomor 17/4 Tahun 2011. 

Tak hanya bagi perusahaan, penguatan kapasitas juga perlu menyasar serikat pekerja, perwakilan buruh, dan komunitas pekerja. Mereka perlu dibekali pengetahuan untuk mengenali potensi pelanggaran HAM, mendokumentasikan persoalan secara tepat, serta menyampaikan aspirasi berdasarkan bukti. Dengan begitu, upaya melindungi hak pekerja tidak hanya bertumpu pada kebijakan perusahaan, tetapi juga didukung oleh pekerja yang memahami hak dan mekanisme untuk memperjuangkannya.

Kebutuhan memperkuat pemahaman bisnis dan HAM bukan semata persoalan perusahaan, melainkan juga menyangkut kapasitas pekerja untuk terlibat dalam mengawal pemenuhan haknya. Pada Februari 2026, sepuluh konfederasi serikat pekerja nasional Indonesia menyampaikan dokumen sikap bersama yang menekankan pentingnya keterlibatan organisasi pekerja dalam pengembangan kebijakan bisnis dan HAM serta penerapan uji tuntas HAM di tingkat perusahaan. 

Dokumen tersebut disusun melalui serangkaian konsultasi yang difasilitasi oleh Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) melalui Proyek Resilient, Inclusive and Sustainable Supply Chains (RISSC)

Langkah itu menunjukkan bahwa perlindungan pekerja membutuhkan partisipasi yang bermakna, bukan hanya kebijakan yang dirumuskan dari sisi perusahaan dan pemerintah.

Karena itu, pelatihan audit bisnis berperspektif HAM perlu diarahkan pada kemampuan praktis. Perusahaan perlu memahami cara mengenali dan menilai risiko terhadap hak pekerja, sedangkan serikat pekerja dan perwakilan buruh perlu dibekali kemampuan mengidentifikasi persoalan, mendokumentasikan temuan, serta menyampaikan masukan dalam proses perbaikan. Pengetahuan tersebut perlu diikuti mekanisme tindak lanjut agar hasil penilaian tidak berhenti sebagai dokumen, tetapi menjadi dasar untuk memperbaiki praktik kerja.

Satu hal yang perlu digarisbawahi, kita harus menjemput bola, bukan berharap kesukarelaan pada sektor korporasi untuk menerapkan prinsip-prinsip terhadap HAM. 

Pada akhirnya, kita dapat dengan tegas mengatakan bahwa bisnis boleh untung, namun hak pekerja jangan sampai buntung. 

Berita Lainnya

Rekomendasi