
Oleh : OK Saidin
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
Prolog: Fukuyama di Senayan
Tahun 1989, Francis Fukuyama menulis esai yang mengguncang dunia akademik: The End of History? Tiga tahun kemudian esai itu ia kembangkan menjadi buku The End of History and the Last Man (Fukuyama, 1992). Tesisnya berani. Setelah runtuhnya fasisme dan komunisme, demokrasi liberal dipandang sebagai titik akhir evolusi ideologis umat manusia dan bentuk final pemerintahan manusia. Sejarah sebagai pertarungan gagasan besar dianggap telah usai.
Tiga puluh tujuh tahun kemudian, pada 12 November 2026, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat berhenti kepada pimpinan MPR, ketika DPR sedang memproses usulan Hak Menyatakan Pendapat sebagai pintu masuk pemakzulan (Katadata, 13/11/2026). Sejak itu, kursi di samping Presiden menjadi arena. Dari Gerindra muncul Sufmi Dasco Ahmad, Ahmad Muzani, dan Sugiono. Dari luar Gerindra muncul Yusril Ihza Mahendra. Presiden harus menyerahkan dua nama paling lambat 25 November 2026, dan MPR akan bersidang pada 9 Desember 2026 (Afu.id, 16/11/2026).
Pertanyaan esai ini bukan siapa yang akan terpilih. Pertanyaannya: apa yang dikatakan peristiwa ini tentang posisi demokrasi Indonesia dalam peta sejarah yang digambar Fukuyama? Apakah kita sedang bergerak menuju “akhir sejarah”, berputar di tempat, atau justru sedang mencari jalan sendiri yang berakar pada Pancasila?
Tesis Fukuyama dan Dua Wajahnya
Fukuyama sering dibaca secara dangkal, seolah ia meramalkan bahwa semua negara pasti menjadi demokrasi liberal. Padahal argumennya lebih halus. Dengan meminjam Hegel melalui Alexandre Kojève, ia menempatkan thymos, hasrat manusia untuk diakui martabatnya, sebagai mesin sejarah (Fukuyama, 1992). Demokrasi liberal dianggap final karena hanya ia yang memberi pengakuan setara (isothymia) kepada setiap warga. Bahayanya, menurut Fukuyama sendiri, adalah megalothymia: hasrat segelintir orang untuk diakui lebih tinggi daripada yang lain. Hasrat inilah yang terus mengancam kesetaraan demokratis dari dalam.
Wajah kedua Fukuyama muncul dua dekade kemudian. Dalam Political Order and Political Decay, ia mengakui bahwa demokrasi tidak cukup dipahami sebagai pemilu. Tatanan politik yang baik membutuhkan tiga pilar yang seimbang: negara yang kuat dan cakap, rule of law, dan akuntabilitas pemerintah (Fukuyama, 2014). Ia juga memperkenalkan konsep political decay. Institusi demokratis dapat membusuk ketika elite yang kuat menangkap negara, lalu jabatan publik kembali dibagi berdasarkan kedekatan dan kesetiaan. Gejala ini ia sebut repatrimonialisasi (Fukuyama, 2014).
Dua wajah Fukuyama itu memberi kita dua pertanyaan untuk membaca suksesi wakil presiden. Pertama, apakah prosesnya memberi pengakuan setara kepada rakyat sebagai pemilik kedaulatan, atau hanya memuaskan megalothymia elite? Kedua, apakah ketiga pilar, yakni negara, hukum, dan akuntabilitas, bekerja seimbang, atau ada yang mulai membusuk?