
Oleh : Prof Dr Datuk Seri OK Saidin SH MHum
Ketua Umum PB Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (MABMI)
Suatu hari pada masa kolonial, seorang utusan pemerintah Hindia Belanda membawa sebuah Bintang Emas ke Kampung Babussalam, Langkat. Penghargaan itu dikirim melalui Asisten Residen Van Aken untuk Tuan Guru Syekh Abdul Wahab Rokan al-Khalidi Naqsyabandi. Bagi banyak tokoh pribumi pada zaman itu, bintang semacam ini adalah tanda kedudukan dan jaminan keamanan. Tuan Guru mengembalikannya (Republika 2007; Zikmal Fuad, komunikasi pribadi, 16 November 2026).
Peristiwa kecil itu menyimpan kunci untuk memahami seluruh hidup Tuan Guru, yang wafat pada 21 Jumadil Awal 1345 H, bertepatan dengan 27 November 1926. Hidupnya dapat dibaca sebagai rangkaian penolakan: menolak tunduk pada penindasan, menolak logika yang mengubah tanah menjadi komoditas, menolak dijinakkan dengan tuduhan, dan menolak dijinakkan dengan kehormatan. Esai ini menguraikan keempat penolakan itu dan menimbangnya terhadap ukuran kepahlawanan dalam hukum kita.
Kepahlawanan sebagai Keteguhan untuk Tidak Tunduk
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan tidak mengukur kepahlawanan semata-mata dari pertempuran. Pasal 26 menempatkan sejumlah syarat yang bertumpu pada watak dan keteguhan: tidak pernah menyerah pada musuh (huruf b), pengabdian yang berlangsung hampir sepanjang hidup (huruf c), dan konsistensi jiwa serta semangat kebangsaan yang tinggi (huruf f) (UU 20/2009, Pasal 26). Ketiga syarat ini menunjuk pada hal yang sama: seorang pahlawan adalah orang yang tidak dapat dibeli dan tidak dapat dipatahkan.
Dalam tradisi Islam yang dipegang Tuan Guru, keteguhan semacam itu memiliki dasar yang jelas. Al-Quran mengingatkan, Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka(QS. Hud [11]: 113). Imam al-Ghazali, yang kitab IhyaUlumuddin-nya didalami Tuan Guru selama di Mekah (Republika 2007), membahas secara khusus sikap ulama terhadap pemberian penguasa. Ia mengingatkan bahwa menerima pemberian dari penguasa yang zalim dapat menumbuhkan kecenderungan hati kepada mereka dan membungkam keberanian untuk menyatakan kebenaran (al-Ghazali, IhyaUlum al-Din, Rubual-Adat, Kitab al-Halal wa al-Haram, Bab V–VI). Keempat penolakan Tuan Guru dapat dibaca sebagai pengamalan ajaran ini.
Negara juga telah menunjukkan bahwa keteguhan semacam ini dapat menjadi dasar penganugerahan gelar. Dari negeri yang sama dengan Babussalam, Tengku Amir Hamzah ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 106/TK/1975, dan dari dunia Melayu Riau-Lingga, Raja Ali Haji ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 089/TK/2004 (Kemensetneg 2017). Keduanya tidak dikenang karena memimpin pertempuran, melainkan karena sumbangan dan keteguhan mereka dalam bidang kebudayaan. Ukuran yang sama layak dipakai untuk menimbang Tuan Guru.