Selasa 17 Nov 2026 15:18 WIB
Catatan Cak AT

Pigura Gibran

Semua penurunan pigura pejabat itu bagian dari dinamika demokrasi.

Foto Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka dipajang di salah satu ruangan di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Dalam keterangan pers tersebut, Ia menjelaskan tanggapannya terkait polemik keabsahan dokumen pendidikannya dan akan mengikuti proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) serta akan melakukan koordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung (MA).
Foto: Republika/Thoudy Badai
Foto Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka dipajang di salah satu ruangan di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Dalam keterangan pers tersebut, Ia menjelaskan tanggapannya terkait polemik keabsahan dokumen pendidikannya dan akan mengikuti proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) serta akan melakukan koordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung (MA).

Oleh : Ahmadie Thaha
kolumnis

Suasana satu kelas SMAN 1 Ciracap, Sukabumi Jawa Barat, mendadak terasa seperti upacara perpisahan. Sejumlah siswa berdiri menghadap dinding. Seorang di antara mereka naik ke atas bangku, meraih foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sementara teman-temannya memberikan tabik sebagai penghormatan terakhir.

Setelah itu, foto Gibran diturunkan. Tapi, sebenarnya foto Gibran sudah lebih dahulu turun dari dinding sebelum pengunduran dirinya. Pada 7 Oktober 2026, Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi menurunkan foto Gibran dari ruang kerjanya sebagai protes pribadi terkait polemik dokumen pendidikannya.

Kini, setelah Gibran menyerahkan surat berhenti dari jabatannya kepada MPR pada 12 November 2026, sejumlah gubernur hingga pihak kepolisian meminta agar fotonya diturunkan dari seluruh kantor pemerintahan. Dengan fotonya diturunkan, ia pun lenyap dari dinding kekuasaan.

Penurunan pigura menjadi penanda perubahan politik. Orang yang kemarin wajahnya menghiasi dinding kantor negara, hari ini fotonya diturunkan dan dibersihkan dari dinding kekuasaan. Sebuah pigura ternyata bisa menyimpan cerita panjang tentang kekuasaan, dan bagaimana jabatan akhirnya harus ditinggalkan.

Saya justru tertarik merenungkan nasib sebuah foto. Dalam tradisi birokrasi Indonesia, foto presiden dan wakil presiden mempunyai kedudukan simbolis. Kita menjumpainya di ruang kepala sekolah, kantor lurah, ruang rapat, kantor camat, kantor bupati, hingga ruang kerja pejabat tinggi.

Foto itu bukan sekadar dekorasi. Ia mewakili negara, jabatan, dan kesinambungan pemerintahan. Karena itu, pemasangannya mengikuti tata kelola kelembagaan. Orang yang melihatnya di dinding kantor pemerintahan sedang melihat representasi pemimpin negara.

Namun, foto mempunyai nasib yang unik. Ketika seseorang memperoleh jabatan, orang berlomba menyediakan bingkai terbaik. Ketika masa jabatan berakhir, orang memasukkan bingkai itu ke gudang dan mulai memikirkan siapa yang harus menggantikannya.

Di negeri ini, foto pejabat sering menikmati kehormatan yang bahkan belum tentu dinikmati gagasannya. Wajahnya terpampang besar, sementara pemikirannya belum tentu dibaca. Potretnya mendapat tempat terhormat, sementara kebijakannya mungkin masih diperdebatkan.

Kita seperti memiliki tradisi memuliakan bingkai sebelum memeriksa lukisannya. Padahal, ukuran kehormatan seorang pejabat terletak pada mutu pengabdiannya. Foto hanya membantu masyarakat mengenali wajah. Ia tidak otomatis membuat masyarakat menghormati pemilik wajah tersebut.

 

Berita Lainnya

Rekomendasi