Oleh : Ahmadie Thaha
kolumnis
Merah Putih berkibar di atas panggung. Spanduk raksasa bertuliskan "Aksi Rakyat Bela Indonesia" membentang di belakang deretan tokoh nasional dan pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam.
Sebagian mereka mengenakan baju putih, peci, dan ikat kepala Merah Putih. Mereka duduk berjajar menghadap ribuan orang yang memenuhi Lapangan Hijau Masjid Agung Al-Azhar, dekat Blok M, Jakarta Selatan, Ahad, 8 November 2026.
Sejak dinihari, massa berdatangan untuk shalat Subuh berjemaah. Seusai shalat, mereka sarapan dengan bekal masing-masing atau hidangan yang disediakan panitia. Ketika matahari mulai meninggi, lapangan semakin padat.
Di jalan sekitar Blok M dan Sudirman, warga menikmati olahraga dalam kegiatan car free day. Sementara itu, di halaman Al-Azhar, berlangsung sebuah pertemuan kebangsaan yang membawa persoalan serius tentang arah negara.
Para tokoh berorasi secara bergantian. KH Bachtiar Nasir, yang memotori gerakan, menyebut aksi kali ini dipersiapkan sebagai konsolidasi awal menuju rencana Aksi Sejuta Umat di Monas.
Ia memperkenalkan simbol lima jari, memperkuat demo sebelumnya yang mengusung hanya tiga jari. Itulah simbol lima tuntutan yang ingin disampaikan para tokoh bangsa yang mewakili puluhan ormas Islam.
Pertama, rakyat bersatu membela Indonesia. Kedua, lawan pengkhianat bangsa dan negara. Ketiga, lawan oligarki dan penguasaan asing atas aset-aset negara. Keempat, tegakkan Pasal 33 UUD 1945 secara murni dan konsekuen.
Kelima, rakyat bersatu menuntut penegakan hukum secara konsisten. "Hukum harus berlaku kepada siapa pun, termasuk pejabat tinggi, pengusaha besar, pemimpin partai, dan aparat negara," tegas Bachtiar Nasir.
Namun, tuntutan kelima dinilai terlalu samar oleh Prof Jimly Asshiddiqie. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini hadir di panggung, dan mengaku sudah bertemu Kapolri pada hari sebelumnya.
Jimly, mantan Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP), itu menghendaki agar tuntutan kelima lebih tegas: putusan MK dan MA harus menjadi pegangan bagi lembaga negara untuk mengambil keputusan mengenai persoalan Gibran.
Dalam konteks aspirasi sebagian masyarakat, tuntutan itu menjadi semakin jelas arahnya. Para tokoh umat menghendaki pemakzulan Gibran, sebaimana banyak mereka kemukakan dalam berbagai kesempatan.
Jimly menegaskan, soal Gibran mesti segera diselesaikan melalui jalur konstitusional. Ia mengingatkan, keributan yang tak kunjung selesai dapat mengganggu stabilitas pemerintahan tiga tahun ke depan.
Karena itu, ia berharap para pimpinan delapan partai politik yang menentukan konfigurasi politik saat ini segera bermusyawarah dan mengambil keputusan. Mereka mesti menuntaskannya dalam masa persidangan yang akan datang.
Pernyataan Jimly menarik. Ia tidak sedang meminta masyarakat terus-menerus memperpanjang perdebatan. Ia justru meminta para pemegang kewenangan politik menyelesaikan persoalan yang sudah memasuki ranah hukum.
Kita mengetahui, pada 6 Oktober 2026, Mahkamah Kontitusi (MK) menyatakan tak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang menjadi dasar penyetaraan pendidikan setingkat SMA.
Ikuti Whatsapp Channel Republika