
Oleh : Caesar Pratama
Analis Kebijakan, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS)
Sebuah produk halal bisa lolos uji di negara asalnya, tetapi tersendat di perbatasan negara sesama Muslim. Bukan karena tarifnya mahal, melainkan karena adanya standar yang tidak dikenali. Inilah kemacetan paling ironis dalam kerja sama ekonomi dunia Muslim: nilai yang sama-sama diyakini belum menjadi standar yang sama-sama dipercaya.
Pasar halal global terus tumbuh, dengan belanja konsumen Muslim yang diproyeksikan naik dari 2,6 triliun dolar AS pada 2024 menjadi 3,56 triliun dolar AS pada 2029, tetapi negara-negara Muslim sendiri belum menikmati peluang itu secara maksimal. Kuncinya ada di meja diplomasi untuk membangun kepercayaan antarnegara agar standar yang digunakan dapat saling diakui.
Diplomasi biasanya identik dengan jabat tangan dan tanda tangan di atas dokumen. Namun di Indonesia awal November 2026 ini, delegasi Bangladesh, Turki, dan Nigeria datang untuk hal yang lebih nyata: belajar langsung bagaimana Indonesia membangun Ekosistem Halal melalui Program BARAKAH (Building Alliance for Resilient and Advanced Knowledge in the Halal Economy).
Program yang berlangsung pada 2-10 November ini sekaligus menunjukkan bahwa soft power diplomacy bisa tumbuh dari kemampuan berbagi ilmu dan praktik, bukan hanya dari kemampuan untuk memberikan tekanan yang bersifat memaksa seperti hard power.
Dinamika geopolitik dan rapuhnya rantai pasok global membuat banyak negara mencari pola kerja sama baru yang lebih inklusif. Dalam hal ini, diplomasi kian bertumpu pada kekuatan lunak (soft power) di mana terdapat daya tarik nilai serta kebijakan yang dipercayai bersama dan dapat dikerjasamakan antarnegara.
Ekonomi halal punya modal besar untuk peran itu, di mana halal bukan sekadar urusan label di kemasan, melainkan sebuah nilai yang dipercaya bersama, dan menjadi landasan bagi tumbuhnya pasar serta rantai nilai halal yang terus berkembang antarnegara.