Oleh : Bagong Suyanto
Guru Besar Sosiologi Ekonomi dan Ketua Badan Pertimbangan Fakultas (BPF) FISIP Universitas Airlangga
Idealnya penduduk Indonesia memiliki pekerjaan tetap dan mapan yang dapat menjadi tempat bergantung hidup. Tetapi, ketika pasar kerja Indonesia masih bertatih-tatih dalam menyediakan pekerjaan yang memadai, maka yang terjadi selain deretan pencari kerja yang tak kunjung tertangani, juga ada persoalan tentang kemapanan pekerjaan yang kini ditekuni penduduk Indonesia.
Badan Pusat Statistik mencatat, jumlah pekerja setengah pengangguran bertambah 1,24 juta orang sepanjang Agustus 2025-Agustus 2026. Mereka merupakan penduduk yang bekerja kurang dari 35 jam dalam sepekan dan masih mencari atau bersedia menerima pekerjaan tambahan.
Dengan tambahan 1,24 juta orang itu, total pekerja setengah menganggur di Indonesia per Agustus 2026 mencapai 12,84 juta orang. Menjurut BPS, angka pekerja setengah pengangguran pada Agustus 2026 adalah 8,68 persen. Berarti dari 100 penduduk bekerja, terdapat sekitar sembilan orang yang termasuk setengah penganggur.
Dibandingkan Agustus 2025, tingkat pekerja setengah pengangguran naik 0,76 persen poin. Jumlah angkatan kerja setengah menganggur 12,84 juta lebih besar jika dibandingkan jumlah angkatan kerja yang menganggur per Agustus 2026 yang mencapai 7,38 juta orang. Data BPS menyatakan, dalam kurun waktu Agustus 2025-Agustus 2026, jumlah pengangguran hanya turun 77.000 orang.
Berbeda dengan penduduk yang memiliki pekerjaan yang mapan, bagi kelompok setengah pengangguran ini mereka sehari-hari biasanya hidup pas-pasan, dan bahkan kekurangan. Mereka mau menerima pekerjaan yang tidak penuh waktu, karena daripada sama sekali tidak bekerja. Selain menjalani kerja yang tidak mapan, para pekerja setengah pengangguran ini biasanya akan berusaha mencari tambahan penghasilan lain yang masih memungkinkan untuk dikerjakan.
Sejumlah Faktor
Secara statistik, dalam dua-tiga tahun terakhir, penyerapan tenaga kerja di Indonesia sebetulnya menunjukkan perbaikan secara kuantitas. Namun demikian, kualitas pekerjaan yang ada masih belum memadai. Di berbagai daerah, angka setengah pengangguran masih tinggi, sehingga membuat pendapatan masyarakat terbatas dan berdampak langsung pada pelemahan daya beli dan konsumsi domestik. Bisa dibayangkan, apa yang dapat dilakukan kelompok penduduk yang termasuk setengah pengangguran ini ketika harus menghadapi kenaikan biaya hidup?
Penduduk yang masuk kategori setengah pengangguran adalah mereka tidak menganggur, tetapi mereka juga tidak sepenuhnya bekerja. Meski pun kondisi ekonominya tidak separah kelompok pengangguran terbuka, maka kelompok setengah pengangguran ibaratnya adalah penyakit dalam yang tidak terlalu terlihat, namun menggerogoti tubuh perekonomian secara perlahan. Secara statistik mereka disebut-sebut "selamat" dari kemiskinan ekstrem karena memiliki aktivitas ekonomi. Namun tingkat kesejahteraan mereka seringkali berbalik seratus delapan puliuh derajad. Sejumlah faktor yang menjadi penyebab kenapa kelompok setengah pengangguran di Indonesia perlu diwaspadai.
Pertama, berkaitan dengan fenomena yang oleh para ekonom disebut deindustrialisasi dini. Sektor manufaktur atau industri pengolahan, yang secara historis menjadi andalam untuk penyerap tenaga kerja formal dalam skala besar dengan jam kerja stabil, belakangan ini kontribusinya terus menyusut. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang di kisaran 5 persen le atas justru digerakkan oleh sektor jasa.
Sayangnya, sektor jasa di Indonesia sangat terpolarisasi. Di satu sisi ada sektor jasa modern di bidang keuangan dan teknologi yang membutuhkan keahlian tinggi, tetapi di sisi lain—yang paling dominan—adalah sektor jasa informal dengan produktivitas rendah. Akibatnya, jutaan tenaga kerja terlempar ke sektor informal yang jam kerjanya tidak menentu dengan penghasilan yang kerap tidak menentu pula.
Kedua, berkaitan dengan mekanisme involutif sektor informal dan perkembangan gig economy yang masif. Di wilayah urban, terutama sektor informal menjadi katup penyelamat bagi mereka yang tidak terserap di sektor formal. Namun, katup penyelamat ini memiliki harga yang mahal. Sektor informal, termasuk di dalamnya para pekerja gig economy seperti pekerja lepas, ojek daring, pekerja paruh waktu, menawarkan fleksibilitas yang sering kali semu.
Mereka bekerja berdasarkan fluktuasi permintaan harian. Ketika sepi penumpang atau pesanan, jam kerja mereka merosot tajam. Mereka menjadi bagian dari angka setengah pengangguran terpaksa (involuntary underemployment) karena sejatinya mereka ingin bekerja penuh waktu, namun pasar tenaga kerja yang ada belum memberi kesempatan.
Ketiga, mismatch antara profil pencari kerja dengan kebutuhan dunia industri, yang melahirkan skills mismatch. Setiap tahun, berbagai Perguruan Tinggi meluluskan jutaan anak muda menjadi sarjana. Namun, ada jurang pemisah (gap) yang lebar antara apa yang diajarkan di bangku sekolah atau kuliah dengan apa yang dibutuhkan oleh industri. Banyak lulusan baru yang akhirnya terpaksa mengambil pekerjaan apa saja—meski hanya beberapa jam seminggu atau jauh di bawah kualifikasi pendidikan mereka—daripada menyandang status pengangguran total.
Sudah bukan rahasia lagi, penduduk yang berstatus setengah pengangguran, mereka hidup di bawah tekanan kebutuhan hidup yang menjejas. Bagi individu, jam kerja yang rendah berkorelasi langsung dengan pendapatan yang minim dan tidak menentu. Ini menciptakan fenomena working poor (pekerja yang tetap miskin). Mereka tidak memiliki jaminan sosial, tabungan hari tua, atau asuransi kesehatan yang memadai. Secara psikologis, ketidakpastian pendapatan ini memicu stres kronis dan mengikis rasa percaya diri kelompok setengah pengangguran ini.
Penanganan
Fenomena meningkatnya angka setengah pengangguran di tanah air sesungguhnya adalah alarm peringatan yang nyata bagi masa depan ekonomi kita. Kita tidak boleh terlena oleh penurunan angka pengangguran terbuka yang semu. Di balik angka-angka tersebut, ada jutaan manusia yang bekerja dalam ketidakpastian, menanti kesempatan untuk dapat berkontribusi penuh dan menyandarkan kebutuhan rumah tangganya pada pekerjaan yang ditenkuni.
Mengatasi setengah pengangguran tidak mungkin dilakukan dengan solusi yang sifatnya jangka pendek, seperti sekadar membagikan bantuan sosial. Diperlukan reformasi struktural yang berani dan terintegrasi dari hulu ke hilir. Untuk mengurangi jumlah setengah pengangguran, pemerintah harus menggeser fokus investasi tidak hanya pada sektor yang padat modal, tetapi juga yang padat karya. Kebijakan hilirisasi komoditas mentah harus ditarik lebih jauh ke hilir agar mampu menciptakan ekosistem industri pengolahan yang menyerap banyak tenaga kerja formal.
Kita menyadari tidak mungkin menghilangkan sektor informal dalam struktur pekerjaan di Indonesia. Tetapi kita perlu mendorong agar pekerjaan di sektor informal ini dapat bertahan dan berkembang melalui berbagai kebijakan yang memudahkan pengurusan izin usaha, akses pemodalan mikro, dan pelatihan manajemen bagi UMKM akan membantu mereka berkembang dan memberikan jam kerja yang lebih stabil bagi pekerjanya.
Selain itu, regulasi terkait gig economy juga harus dipertegas. Perusahaan kemitraan berbasis teknologi harus didorong untuk memberikan kepastian skema kerja dan perlindungan kesejahteraan yang lebih adil, sehingga mitra pengemudi atau kurir tidak terjebak dalam jam kerja yang minim akibat algoritma yang tidak transparan. Tanpa adanya perlindungan yang memadai, sulit diharapkan nasib pekerja setengah pengganguran akan dapat ditangani.
Ikuti Whatsapp Channel Republika