Oleh : Ahmadie Thaha
kolumnis
Dunia pers Indonesia sedang mengalami musim gugur yang panjang. Daun-daunnya berguguran satu per satu. Koran dan majalah yang dahulu memenuhi kios-kios, ruang tunggu, meja kantor, sampai warung kopi, kini banyak yang menghilang. Sebagian berhenti mencetak, sebagian pindah sepenuhnya ke internet, sebagian lagi tinggal nama dalam ingatan pembacanya.
Nasib para pekerjanya lebih menyedihkan. Wartawan, editor, fotografer, desainer, sampai tenaga percetakan kehilangan pekerjaan. Mereka yang bertahun-tahun menghidupi ruang redaksi mendadak harus mencari kehidupan di luar dunia yang pernah mereka cintai. Profesi wartawan ternyata bisa kehilangan berita paling penting tentang dirinya sendiri: berita PHK.
Dewan Pers mencatat, berdasarkan data Aliansi Jurnalis Independen (AJI), sejak 2024 hingga Juli 2025 lebih dari 800 pekerja media mengalami PHK. Angka itu belum sepenuhnya menggambarkan keadaan karena masih ada kasus yang belum terdata. Reuters Institute juga mencatat bahwa sepanjang 2025, AJI melaporkan 549 wartawan kehilangan pekerjaan.
Jadi, ketika orang bertanya mengapa kualitas jurnalisme semakin mengkhawatirkan, kita perlu melihat siapa yang masih sanggup membiayai orang-orang yang mengerjakannya.
Jurnalisme membutuhkan wartawan yang bekerja, editor yang menyunting, fotografer yang meliput, dan perusahaan yang membayar mereka. Idealisme memang penting, tetapi idealisme tidak bisa membayar listrik ruang redaksi.
Di tengah suasana muram itu, muncul orang-orang yang berani mengambil risiko. Mereka mendirikan media baru, bahkan menghidupkan kembali tradisi koran cetak. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah harian Swara Indonesia Raya, yang kabarnya dicetak di sebuah percetakan di Bekasi.
Namanya segera mengundang ingatan sejarah. Logo koran itu menampilkan kata Swara dengan huruf kecil, sementara Indonesia Raya tampil jauh lebih besar. Komposisi tersebut seolah mengembalikan nama sebuah koran legendaris yang pernah membuat penguasa tidak nyaman.
Koran Indonesia Raya mengingatkan saya pada Mochtar Lubis. Pada 29 Desember 1949, ia mendirikan Harian Indonesia Raya dan memimpin redaksinya. Ia dikenal sebagai wartawan yang berani mengungkap korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan berbagai penyelewengan pejabat. Keberanian itu membawa risiko besar.
Pemerintah membredel korannya, sementara Mochtar Lubis sendiri pernah mendekam dalam tahanan selama bertahun-tahun.
Nama Indonesia Raya karena itu memiliki beban sejarah yang tidak ringan. Ia membawa ingatan tentang pers yang berani mengawasi kekuasaan, sekalipun harus membayar mahal keberaniannya.
Kehadiran Swara Indonesia Raya tentu menarik. Dari penampilan dan penyajiannya, koran baru ini mengingatkan saya pada Kompas, yang sampai sekarang masih mempertahankan edisi cetaknya.
Saya tidak tahu apakah kemiripan itu memang disengaja. Namun, kemunculan koran baru di tengah kemerosotan media cetak layak mendapat perhatian.
Kita tentu berharap koran ini tumbuh dengan identitas editorialnya sendiri. Sebab, nama besar dan desain yang menarik hanya membuka pintu. Mutu pemberitaan, keberanian editorial, ketelitian verifikasi, dan kepercayaan pembaca yang menentukan apakah sebuah koran mampu bertahan.
Mencetak koran pada zaman ketika orang membaca berita melalui telepon genggam memang seperti menanam pohon di tengah badai. Namun, keberanian menanam pohon tetap patut kita hargai.
Persoalan sesungguhnya jauh lebih besar daripada nasib satu koran. Kita sedang menghadapi perubahan ekonomi informasi yang menggeser pusat kekuatan industri media.
Dahulu, perusahaan pers memiliki hubungan langsung dengan pembaca dan pengiklan. Koran menjual oplah, memasang iklan, dan membangun hubungan dengan pelanggan. Kini, sebagian besar perjalanan berita melewati mesin pencari, media sosial, dan berbagai platform digital.
Wartawan bekerja keras menggali informasi. Editor memeriksa fakta. Fotografer mengambil gambar. Redaksi menanggung biaya produksi. Namun, ketika berita terbit, platform digital ikut menikmati lalu lintas pengguna, perhatian pembaca, dan pendapatan iklan.
Inilah ketimpangan yang mendorong banyak negara memikirkan kembali hubungan antara perusahaan pers dan perusahaan teknologi.
Indonesia sebenarnya sudah mengambil langkah melalui Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas.
Kini, pembahasan perubahan UU Hak Cipta membuka babak yang lebih luas: bagaimana hukum melindungi karya jurnalistik ketika platform digital mengumpulkan, menampilkan, mendistribusikan, bahkan menggunakan karya tersebut untuk melatih kecerdasan buatan?
Berita yang dibawa Reuters pada 11 November 2026 memperlihatkan pertarungan kepentingan itu secara terbuka. Google, Meta, dan TikTok menyampaikan keberatan dalam forum dengar pendapat di DPR.
Pokok persoalannya adalah kewajiban platform membayar kompensasi kepada penerbit berita ketika mereka menampilkan tautan, cuplikan, atau rekomendasi berita. Rancangan tersebut juga menyentuh penggunaan karya jurnalistik untuk melatih model AI.
Ikuti Whatsapp Channel Republika